Dejurnal.com, Garut – Seseorang bernama Asep mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut untuk memberikan laporan terkait adanya oknum ASN Kecamatan Cilawu yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu diduga melakukan pernikahan di atas pernikahan. Asep sendiri mengaku sebagai pendamping (kuasa) dari istri laki-laki yang diduga telah menikah dengan oknum ASN Kecamatan Cilawu.
“Yah hari ini saya sengaja ke BKD Garut, atas adanya dugaan perbuatan tidak terpuji yang dilakuan oleh oknum ASN Pegawai Kecamatan Cilawu,” terang Asep.
Menurut ia, berdasarkan data dan informasi yang diterima, sebelum mendatangi BKD untuk membuat laporan dirinya sudah mendatangi beberapa pihak termasuk ke Kecamatan Cilawu.
“Saya tidak mau gegabah, untuk itu saya mempertanyakan kepada pihak terkait, telah membenarkan bahwa para pelaku melakukan pernikahan di bawah tangan,” Jelasnya.
Asep pun menyebutkan nama oknum staff kecamatan yang telah berhubungan dengan seorang pria warga Desa Dangiang Kecamatan Cilawu. Keduanya, diduga telah melakukan pernikahan, sementara oknum staf kecamatan itu masih mempunyai suami yang sah dan sampai sekarang belum ada perceraian. Sebalikna pria warga Dangiang itu pun pada waktu itu masih terikat mempunyai istri yang sah dan sampai sekarang tidak pernah diceraikan.
“Jelas ini telah melanggar UU Nomor 1 Tahun 1964 tentang pernikahan bahkan ini dilarang oleh agama dan adat, artinya mereka telah melakukan kumpul kebo alias perzinahan, sungguh sangat tidak beretika dan bermoral,” Tegasnya.
Asep pun mempertanyakan peran pimpinan kecamatan yang seakan acuh dan cuek terhadap kasus ini, ketika istri pria orang Dangiang melaporkan hal ini kepada Camat.
“Yang saya tidak mengerti kenapa ketika istri sahnya melaporkan ke pihak kecamatan, Camat Cilawu selaku pimpinan dari oknum staf kecamatan tempatnya bekerja dan juga BKD Garut terkesan pada diam, padahal jelas oknum ini telah melanggar PP 53 Tahun 2010, kenapa tidak ada tindakan tegas dan sanksi, makanya saya datang ke BKD untuk minta ketegasan, jika tidak kami akan melaporkan ke Bupati Garut dan Komite ASN,” Ungkapnya.
Berkaitan dengan hal itu, salah satu Kabid di BKD Kabupaten Garut, Galih membenarkan terkait adanya laporan tersebut dan prosesnya sedang berjalan.
“Terkait laporan dan hasil sebenarnya kami sudah sampaikan, pemanggilan dan proses sudah berjalan, tinggal menunggu kelengkapan bukti dari pihak pelapor, yah nanti aja tunggu di sidang MP3D, berkas pelaporannya juga belum lengkap masih menunggu dilengkapi dan sudah disampaikan kepada pelapor maupun kuasa pelapor, jadi kami di BKD selaku sekretariat tim MP3D, baru bisa memasukan kasus tersebut dalam pembahasan sidang MP3D apabila berkas sudah lengkap. dan mereka menyanggupi segera menyampaikan buktinya, tapi sampai saat ini belum juga kami terima,” Pungkasnya.
Sementara itu, Camat Kecamatan Cilawu belum bisa dimintai tanggapan atas adanya hal ini. Ketika dejurnal.com mendatangi Kantor Kecamatan Cilawu, Senin (29/3/2021), Camat sedang tak ada di tempat.
Asisten Daerah (Asda) Bagian Pemerintah Kabupaten Garut, Suherman belum memberi tanggapan, namun mencoba menghubungi Camat Cilawu, sampai lima kali panggilan telepon Asda 1 tak juga diangkat.***Yohaness
