Dejurnal.com, Garut – Masyarakat Kecamatan Pameungpeuk dibuat gaduh dengan terbitnya surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang diketahui Camat dan Ketua MUI Kecamatan Pameungpeuk. Pasalnya, surat himbauan KUA Kecamatan Pameungpeuk bernomor : B.206/KUA.12.05.19/Pw.01/06/2021 perihal Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid, Langgar dan Mushola tertanggal 02 Juni 2021 yang ditujukan kepada seluruh DKM di wilayah Kecamatan Pameungpeuk.
Surat himbauan yang dianggap kontroversi ini tentu saja membuat gaduh dan reaksi dari beberepa elemen masyarakat, pasalnya ada beberapa rutinitas keagamaan yang telah berjalan seperti biasa dengan menggunakan pengeras suara ke luar, seperti tadarus Al-Qur’an saat bulan ramadan paska solat tarawih, Istiqomah Bersama, kajian-kajian mingguan atau bulanan dan pengumuman jika ada warga masyarakat yang meninggal dunia.
Salah satu reaksi datang dari salah satu putra daerah Pameungpeuk sekaligus juga Sekretaris Forum Pemuda Peduli Garut, Pian Sopyana yang merasa heran dengan terbitnya surat himbauan KUA Pameungpeuk yang mengatur tentang pengeras suara di masjid.
“Ada motif apa yang melatar belakangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk menerbitkan surat tersebut,” ujar Pian Sopiana kepada dejurnal.com, Minggu (6/6/2021).
Yang mengherankan lagi, lanjut Pian, surat himbauan itu berdasarkan kepada Instruksi Ditjen Bidang Islam yang terbit pada tahun 1978.
“Surat Himbauan KUA ini dagelan atau apa? Kalau merujuk pada Instruksi Ditjen Bidang Islam yang terbit pada tahun 1978, kenapa baru ada surat himbauan sekarang dan mengapa hanya di Pameungpeuk?” tandasnya.
Pian merasakan adanya keanehan terhadap sikap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk yang begitu antusias membicarakan soal speaker mesjid. Padahal selama ini sebagai putra daerah asli Kecamatan Pameungpeuk, Pian menganggap tidak ada optimalisasi pelayanan keagamaan yang luar biasa di KUA Kecamatan Pameungpeuk secara berkelanjutan terhadap masyarakat kecuali mengurus kawin saja.
“KUA kan ada tim penyuluh agama, nah selama ini sejauh mana kerja nyata mereka dilapangan, apa saja bentuk kegiatan kajian mereka, trus baru sekarang malah ngurusin speaker masjid, selama ini kemana?” sindirnya.
Menurut Pian, daripada mengurus tentang penggunaan speaker masjid, ada baiknya KUA Pameungpeuk membenahi sumber daya manusia yang kerap jadi gunjingan masyarakat karena melakuka perilaku yang tak terpuji
“Benahi internal dulu, jangan ngurusin penggunaan speaker yang justru bikin gaduh dan resah masyarakat,” pungkasnya.
Hal senada datang dari salah satu tokoh pemuda masjid Pameungpeuk yang membenarkan adanya kegaduhan atas terbitnya surat KUA Pameungpeuk tentang penggunaan pengeras suara masjid.
“Sangat gaduh dan menjadi polemik di masyarakat,” ujarnya saat dihubungi dejurnal.com melalui seluler.
Sumber yang enggan disebut namanya ini menerangkan bahwa hal itu menjadi bahasan di grup grup whatsapp Kecamatan Pameungpeuk, bahkan ada indikasi warga akan mendatangi KUA Pameungpeuk mempertanyakan perihal tersebut.
“Jika dibiarkan dikhawatirkan masyarakat semakin gaduh,” pungkasnya.
Terkait hal itu, beberapa Kepala KUA yang dihubungi dejurnal.com mengaku tidak ada mengeluarkan surat seperti yang dilakukan KUA Kecamatan Pameungpeuk.
“Kami selaku Kepala KUA tak memiliki kewenangan untuk hal itu,” ujar salah satu Kepala KUA yang berada di wilayah Garut Utara.
Menurutnya, yang dilakukannya adalah memperbanyak surat yang dikeluarkan dari Kemenag Pusat untuk disosialisaikan ke masyarakat sambil sosialisasi dan silaturahmi.
“Kalau KUA yang mengeluarkan surat, wah itu sangat salah sekali, bisa-bisa masyarakat bisa bereaksi datangi KUA, kalau sudah kadung keluar ada baiknya segera diralat,” pungkasnya.***Raesha
