Dejurnal.com, Bandung – Keberadaan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung mencapai 37.000 pada tahun 2021 lalu. Keberadaan rutilahu ini berdasarkan hasil pendataan di lapangan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung.
Hal ini dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna seusai menghadiri Reses Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal di Graha Iman Jalan Raya Ciparay-Pacet Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Senin (7/3/2022).
Menurut bupati, setiap tahun pihaknya merencanakan perbaikan rumah dengan sasaran 7.000 rutilahu yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jabar dan APBD Kabupaten Bandung, dan dari CSR (Corporate Social Responcibility).
” Saya terus melakukan berbagai upaya maupun lobi dengan Anggota DPR RI dari Jabar II, di antaranya dengan Pak H. Cucun yang sangat aspiratif, selain dengan Pak H. Anang Susanto (Anggota DPR RI/Fraksi Partai Golkar) yang selalu berkomunikasi membantu dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung,” Kara Dadang Supriatna.
Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kepada anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal yang sudah membantu program kerja Pemkab Bandung, di antaranya dalam penanganan rutilahu. “Tahun ini, Pak H. Cucun Ahmad Syamsurijal akan membantu 3.500 unit untuk penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung, dari anggaran pusat. Pada tahun sebelumnya, 1600 unit rutilahu yang mendapatkan bantuan dari Ketua Fraksi PKB ini, sehingga sudah menyelesaikan sekitar 7.735 unit rumah menjadi layak huni dari,” katanya.
Dalam penanganan ribuan rutilahu di Kabupaten Bandung melalui progrm pentahelik, kata Dadang Supriatna akan terlaksana dengan baik. Yaitu, dengan cara komunikasi dengan para pengusaha di Kabupaten Bandung, di mana mereka bisa memberikan bantuan berupa CSR untuk kegiatan sosial dalam penanganan rutilahu.
“Mengingat, dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Bandung, jika mengandalkan anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak akan selesai, maka kita harus gotong royong atau bersama-sama dalam menyelesaikannya melalui program pentahelik,” katanya.
Di hadapan Forkopimcam Ciparay dan puluhan kepala desa yang hadir dalam reses itu, Kang DS berharap kepada sejumlah pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa untuk mendata kondisi jalan di Kabupaten Bandung. Karena sebelumnya, ia tak memiliki data atau informasi tentang kondisi jalan.
Dalam kesempatan itu, Dadang Supriatna juga mengimbau kepada para kepala desa untuk melaksanakan perubahan atau penyesuaian visi misi Bandung Bedas, yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Apalagi kades yang dilantik setelah saya jadi bupati. Segera untuk melaksanakan musdes, untuk penyesuaian RPJMD yang disesuaikan dengan visi misi Bandung Bedas,” tutupnya.***di
