Dejurnal.com, Garut – Panas bumi merupakan sumber daya alam terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada didalam wilayah negara kesatuan republik indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Di Kabupaten Garut, ada tiga lokasi yang menjadi sumber energi panas bumi yang diantaranya kawasan Darajat yang berlokasi di Kecamatan Pasirwangi. Di Darajat, sumber panas bumi di kerjakan oleh perusahaan PT. Star Energy Geothermal Darajat (SEGD).
Keberadaan pengelolaan panas bumi di Garut tentu berdampak pada sektor pendapatan daerah, namun begitu, keberadaan pengelolaan panas bumi acap kali bersingkungan dengan masyarakat sekitar. Sehingga tak jarang kritik dan persoalan persoalan pun mencuat kepermukaan.
Keberadaan PT. SEGD sebagai pengelola panas bumi kali ini mendapatkan perhatian dari masyarakat yang mengatasnamakan Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), hingga melakukan audensi dengan DPRD Garut.
Dikatakan Iyep S Arrasyid selaku Ketua Mata Jabar, sebagai warga masyarakat Garut kita sudah tidak asing lagi dengan istilah panas bumi, meski belum memahami seutuhnya tentang kepanas bumian yang ada di Kabupaten Garut, karena garut mempunya tiga wilayah kerja salah satunya wilayah kerja panas bumi darajat yang hari ini pengusahaannya dijalankan oleh PT. Star Energy.
“Namun, dalam pelaksanaannya selama ini tentang pengusahaann panas bumi di darajat diduga banyak menimbulkan persoalan yang belum terselasaikan akibat adanya pengusahaan panas bumi,” ujar Iyes S Arrasyid.
Iyep mengungkapkan persoalan-persoalan yang dirasa masih belum clear yang menjadi bahan audensi bersama DPRD Garut. Diantaranya pertama sosialisasi, edukasi tentang kepanas bumian kepada masyarakat, Senin (18/04/2022).
Kedua Iyep menilai masih ada persoalan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Ketiga, Mata Jabar mempersoalkan Ijin usaha pemanfaatan air. Dipindahkan keempat, Mata Jabar mempersoalkan ljin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi (IPJLPB).
Di poin kelima, Mata Jabar mempersoalkan dana Bonus produksi panas bumi dan Corporate sosial responsibility (CSR). Dan yang terakhir, dengan adanya pengusahaan panas bumi iyep mempersoalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat sekitar.
Namun, pada audensi yang telah dijadwalkan oleh DPRD tersebut, pihak PT. SEGD tidak hadir. Dan hanya menjawab surat yang dilayangkan oleh DPRD Garut.
Dimana pada jawaban surat dari PT.SEGD yang ditujukan ke DPRD, yang pada pokoknya pihak PT. SEGD mengatakan, sebelum ini pihaknya telah memberikan penjelasan terkait bonus produksi kepada perwakilan DPRD Garut dalam audensi bersama LSM Formasi.
Selain itu, pihak PT. SEGD juga menyebutkan kewajiban dana bagi hasil yang rumusan distribusinya ditetapkan dan menjadi kewenangan pemerintah.
Dalam surat yang ditandatangani Nungki Nursasongko tersebut pihak SEGD berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasinya sesuai peraturan dan ketentuan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk kewajiban dalam hal pembayaran bonus produksi kepada Pemerintah daerah.
Sementara itu, dengan tidak hadirnya pihak PT. SEGD dalam audensi dan hanya menyampaikan surat ke DPRD, Mata Jabar mendorong DPRD Garut bersama Stake holder yang terlibat didalamnya untuk melakukan audit lapangan kewilayah kerja panas bumi Darajat yang dikelola oleh PT Star Energy.
“Apabila persoalan ini tidak bisa diselesaikan di pemerintahan kabupaten garut, maka kami akan mermbawa persoalan ini ke pemerintan pusat,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, Asep Mulyana anggota DPRD Garut menyatakan akan mengajukan rapat pembahasan bersama anggota DPRD lainnya untuk menentukan sikap atas persoalan ini.
Namun, Asep Mulyana anggota DPRD dari fraksi Gerindra inipun tertarik dengan rencana melakukan kunjungan kerja dadakan ke wilayah pengusahaan panas bumi darajat.***Red
