• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Minggu, November 22, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Ratusan Buruh Garut Demo di Depan Kantor Bupati, Tuntut Kenaikan UMK 30 Persen

bydejurnalcom
Selasa, 29 November 2022
Reading Time: 3 mins read
Ratusan Buruh Garut Demo di Depan Kantor Bupati, Tuntut Kenaikan UMK 30 Persen
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Garut – Ratusan buruh di Kabupaten Garut turun ke jalan menggelar aksi audiensi untuk menuntut kenaikan upah. Para buruh meminta Bupati Garut agar dapat menaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 30 persen dan mengabaikan Peraturan Pemerintah Pusat melalui Kemenaker yang membatasi kenaikan Upah tak lebih dari 10 persen.

Perwakilan buruh dari KASBI SBCSI, Galih menginginkan ada pertemuan terlebih dulu sebelum adanya putusan pengupahan. Karena, menurut Galih, di Garut tidak ada kajian terkait pengupahan, Selasa (29/11/2022).

“Data BPS tidak sepenuhnya data survei yang sebenarnya. Buruh telah melakukan survei pasar untuk kajian upah layak (KHL). Survei pasar ada 3 yakni Ciawitali, Leles dan Kadungora didapatkan sekitar Rp 2.095.000 untuk komponen pekerja single (belum berkeluarga). Untuk itu kami meminta upah di Garut mendekati hidup layak,” ujarnya.

BacaJuga :

Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku

UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan

Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan

Galih juga menyinggung Undang-undang Omnibus yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK sehingga menurutnya pengupahan kembali ke dasar Undang-undang 2003 pasal 88 (4).

“Maka kenaikan upah 30 persen atau sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kami usulkan untuk dapat mendekati hidup layak agar pekerja bisa menutupi kebutuhan hidupnya,” tegasnya.

Galih juga bercerita banyak karyawan di PT Changsin tempatnya bekerja yang resign karena banyak terlilit hutang (bank emok dll). Terlebih naiknya BBM berpengaruh besar dan tentu ini dampak dari rendahnya upah di Kabupaten Garut.

Sementara itu, Ganjar dari SP TSK SPSI Pratama Limbangan menghitung nilai alpa di Garut 0,9 persen, namun kenyataannya dalam Peraturan nilai alpa sebagai acuan kenaikan prosentase dimaksimalkan hingga 0,3 persen saja. Tentunya hal itu sangat berpengaruh terhadap kajian kenaikan upah yang memang telah di patok pemerintah pusat tak lebih dari 10 persen ditiap daerah.

“Menteri menargetkan jangan 10 persen harus dibawah 10 persen. Kami dari SPSI mengusulkan kenaikan minimal 17,2 persen karena itu sudah sesuai perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi kabupaten dan ekses kenaikan bbm,” ujarnya.

Ganjar juga tak setuju dengan data BPS yang menyatakan Rp 800 ribu/kapita. Karena, menurutnya hal itu rancu dan tak rasional untuk keperluan hidup sebulan.

Sementara itu, Ai perwakilan dari Saburmusi Pratama selain meminta kenaikan upah minimal 30 persen juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan sistem kerja No Work No Pay.

Ajeng Nuraini dari SPJM Changsin mengatakan, untuk upah Garut 2023 sesuai dewan pengupahan Kabupaten (DPK) ada 3 rekomendasi. Namun yang paling realistis usulan dari serikat buruh.

“Saat ini seharusnya KHL Rp. 2.080.000,- Kami meminta bupati mempertimbangkan kenaikan upah sesuai harapan buruh. Kami juga tak menerima usulan kenaikan upah dari pemerintah, karena tidak memenuhi komponen KHL,” ucapnya.

Sambil berorasi, aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Bupati Garut sempat membakar ban dan menutup jalan, sampai pada akhirnya Bupati Rudy Gunawan, Sekda Nurdin Yana dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erna Sugiarti menerima audiensi perwakilan buruh.

Dalam audiensi bersama buruh, Bupati Garut turut prihatin dan berempati dengan kondisi buruh di Kabupaten garut.

“Saya turut prihatin dan berempati, namun Bupati tak dapat berbuat banyak dalam perihal penentuan kenaikan upah, karena telah diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Bupati Garut juga merasa heran dengan ketentuan alpa sebagai komponen penentu kenaikan upah yang di patok 0,3 persen yang dimaksudkan agar kenaikan upah tak melebihi 10 persen. Padahal di Garut, menurutnya komponen alpa mencapai 0,9 persen. “Saya sepakat kenaikan upah 7,19 persen,” singkatnya.

Pasca audiensi, massa aksi enggan membubarkan diri hingga sore hari. Pasalnya, mereka menginginkan Bupati Rudy Gunawan menemui peserta aksi di jalan dan menyampaikan sendiri pandangan bupati kepada peserta aksi unjuk rasa.

Rencananya, kaum buruh ini berjanji besok hari bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Garut untuk menuntut hal serupa.***Red

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Cibiru Wetan Jadi Percontohan Desa Antikorupsi, Bupati Bandung : Motivasi Lawan Korupsi

Next Post

Profil Polwan Punggawa K.9 Dit Samapta Polda Jabar Dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi Cianjur

Related Posts

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas
deNews

Kapolda Jabar Perkuat Sinergitas TNI-Polri, Deteksi Dini Konflik Sosial Jadi Prioritas

Sabtu, 21 November 2026
Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri
depemerintahan

Uda Herman Dorong Lulusan UNISMU Jadi Sarjana Berkualitas dan Mandiri

Sabtu, 21 November 2026
Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur
deNews

Dewan Pengupahan Ciamis Respons UMP Rp3 Juta, Hasil Pleno Dibawa ke Gubernur

Sabtu, 21 November 2026
Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku
deNews

Achmad Baasith Pimpin Laskar Singacala Hadapi Persiku

Sabtu, 21 November 2026
UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan
depemerintahan

UNISMU Purwakarta Kukuhkan 165 Wisudawan, Om Zein Sampaikan Pesan Penting untuk Lulusan

Sabtu, 21 November 2026
Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan
deNews

Sekda Andang Buka Kompetisi Pramuka se-Jabar, Persatuan Jadi Penekanan

Sabtu, 21 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Audiensi SEGI Garut Pertanyakan Mekanisme Potongan Zakat Profesi Guru, Ini Hasilnya

Rabu, 2 Juni 2021

Quo Vadis Bupati Garut, Kadisdikmu Bikin Para Guru Meringis

Minggu, 2 Mei 2021

KabarDaerah

Bawaslu Garut Gelar Media Gathering “Ngabuburit” Evaluasi Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 Bersama Para Insan Pers

Kamis, 6 Maret 2025

Menteri Desa PDTT dan Dubes Tiongkok Kunjungi Sukabumi, Bupati Paparkan Potensi Unggulan

Selasa, 21 Januari 2020

Bupati Bandung Dorong Percepatan Sertifikasi Higiene Sanitasi Dapur MBG Lewat Kerja Sama dengan APKASI dan HAKLI

Jumat, 31 Oktober 2025

Longsor di Garut Akibatkan Satu Orang Meninggal, Gubernur Jabar Kirim Bantuan untuk Keluarga Korban

Rabu, 26 Februari 2025

Angin Puting Beliung Terjang Soreang, Bupati Bandung Ajak Masyarakat Waspada

Sabtu, 20 September 2025

Dari Kasi Pembinaan dan Pengembangan SD Disdik Kini Jadi Kabid Rehabsos Dinsos H. Amim Meriatna Subhan, S.Pd M.Pd : Yang Penting IKCT

Senin, 21 Juli 2025

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste