Ciamis, deJurnal,- Sosialisasi pemasangan gate parkir di kawasan Taman Lokasana kembali memicu perdebatan antara pedagang dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Ciamis. Kali ini, perdebatan mengemuka terkait validitas data jumlah pengunjung yang disampaikan pihak Dishub saat sosialisasi. Senin (05/01/2026)
Salah seorang pedagang, Mira secara terbuka menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Ciamis yang menyebut hasil uji petik menunjukkan sebanyak 299 pengunjung sepeda motor dan 18 kendaraan roda 4 pada hari Jumat (02/01/2026), klaim tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan yang justru terlihat sepi.
“Kalau dibilang ramai sampai ratusan pengunjung, itu tidak sesuai fakta. Kami berdagang di sini, tahu betul kondisi hari itu sepi,” ujar Mira saat menyampaikan keberatannya dalam forum sosialisasi.
Pernyataan tersebut memicu diskusi dan perdebatan dengan pihak Dishub, karena data uji petik yang dipaparkan dinilai tidak mencerminkan realitas aktivitas pengunjung di Taman Lokasana pada hari yang dimaksud.
Informasi yang disampaikan Dishub menyebutkan bahwa berdasarkan uji petik pada hari Jumat, tercatat sekitar 299 kendaraan atau pengunjung yang masuk ke kawasan tersebut.
Data ini kemudian menjadi dasar argumen Dishub bahwa kawasan Lokasana tergolong ramai, namun pendapatan parkir dinilai tidak sebanding dengan tingkat kunjungan.
Kondisi itulah yang disinyalir menjadi salah satu alasan utama Dishub Ciamis merencanakan pemasangan gate parkir elektronik, karena adanya dugaan kebocoran pendapatan parkir di lokasi yang selama ini dikenal ramai pengunjung.
Namun, Mira dan sejumlah pedagang lainnya menilai pendekatan tersebut belum sepenuhnya tepat. Mereka menilai, ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan justru menunjukkan perlunya sinkronisasi dan verifikasi ulang sebelum kebijakan diterapkan.
“Kalau datanya saja tidak sinkron dengan kenyataan, bagaimana kami bisa menerima kebijakan yang dampaknya langsung ke pedagang?” ungkap Mira
Para pedagang juga menyoroti kondisi parkir yang selama ini kerap overload, terutama di area teras dan akses masuk Lokasana.
Menurut Mira, persoalan tersebut lebih disebabkan oleh pengaturan dan manajemen parkir yang belum optimal, bukan semata-mata karena kebocoran.
Perdebatan tersebut menegaskan adanya ketidaksinkronan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di lapangan.
Mira berharap Dishub tidak hanya mengandalkan data uji petik sesaat, tetapi juga melibatkan pedagang dalam proses evaluasi agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi riil.
Hingga kini, sosialisasi pemasangan gate parkir masih menjadi ruang dialog antara Dishub dan pedagang, dengan harapan tercapai solusi bersama yang adil, transparan, dan tidak merugikan aktivitas ekonomi di kawasan Taman Lokasana. (Nay Sunarti)
