Dejurnal.com, Garut – Pengelolaan Kas Umum Daerah Pemkab Garut dikelola oleh salah satu bank yang telah ditunjuk yaitu Bank BJB.
“Untuk Tahun Anggaran 2019 – 2020, sebagaimana yang diatur tiap tahunnya telah terbit Keputusan Bupati Garut dengan Nomor 900/KEP.1298 BPKAD/2019 Tentang Penujukan PT. Bank Pembagunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Garut Sebagai Pengelola Kas Umum Daerah TA. 2020, selain itu BJB telah menjalin kerja sama dengan PNSD / ASN Pemda Garut,” ujar salah satu staf Bagian Hukum dan Ham, karena Kabag Hukum dan Ham Tanti sedang tidak ada di tempat.
Namun ia tidak bisa menyebutkan sifat khusus tentang berkaitan masalah administrasi tentang Simpan Pinjam, Administrasi Jasa Keuangan dan upah pungut dari PNSD Kab. Garut.Informasi yang diterima dejurnal.com dari salah satu pegawai BJB saat dikonfirmasi membenarkan adanya upah pungut dari Kreditur ASN Pemda Garut sebagai Jasa Upah Pungut yang diberikan kepada Bendahara / Pengelola Keuangan dari Pembayaran Kredit ASN, dibayarkan setiap bulannya dan beberapa poin lainnya.
“Terkait tipingfee atau upah pungut itu sudah menjadi hal biasa, tidak hanya nasabah ASN saja, itu dibayar tiap bulan sesuai perjanjian lah, begitupun hal lainnya,” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut terkait pemberian besarnya berdasarkan kepada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BJB dan Pemda Kab. Garut.
“Namun untuk lebih jelasnya konfirmasi ke Pemda Garut,” sarannya.Persoalan upah pungut ini menjadi menarik jika dilihat dengan jumlah ASN Kabupaten Garut. Menurut Kabid Kepegawaian, Pensiunan dan Calon PNS BKD Garut mengungkapkan bahwa data sementara jumlah ASN / PNSD dilingkup Pemda Garut per bulan Januari 2020 ada 15.009 ASN dan Pebruari 2020 14.912 ASN karena ada yang pensiun, sementara TKK ada 1.219.
Salah satu lembaga yang konsen terhadap anti korupsi ICI pernah menyebutkan bahwa upah pungut yang diberikan pihak bank kepada ASN bertentangan dengan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN).
“Ini bisa masuk gratifikasi dan dikategorikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan Jabatan untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan dapat merugikan keuangan negara, dan itu korupsi,” jelasnya.
Terkait hal itu, Sekda Kabupaten Garut Deni Suherlan ketika ditanya tentang adanya upah pungut menyatakan tidak tahu, sehingga timbul pertanyaan lantas peran Sekda apa?
Sementara Pimpinan Cabang (Pincab) Bank BJB Garut ketika dikonfirmasi dejurnal.com, Rabu (11/3/2020) melalui aplikasi perpesanan terkait masih adanya upah pungut, belum memberikan tanggapan***Yo/Red
