Dejurnal.com, Garut – Beberapa waktu lalu, Bupati Garut H. Rudy Gunawan telah menyampaikan lockdown sebagaimana tersiar dan terpublikasi di beberapa media baik elektronik, cetak atapun online. Sayang pernyataan tersebut dicabut kembali bahkan dibantah tegas oleh Bupati Garut karena itu penafsiran media atas apa yang disampaikan.
“Tidak ada lockdown…tidak ada lockdown itu media salah menafsirkan saja, Lockdown itu tertutup..Lockdown Desa Puskesmas, iya… terkait jatah bantuan untuk PDP – ODP sudah bisa dicairkan,” Tegas Bupati saat diwawancarai dejurnal.com selepas Rapat dengan DPRD terkait Pembahasan Covid-19, di Ruang Paripurna DPRD Kab. Garut, Senin (30/03/2020).
Sementara menurut dr. Helmi Budiman terkait anggaran Pencegahan Covid-19 dikatakan bahwa terkait masalah anggaran itu diambil dari pergeseran berbagai angaran baik DAK, Dana Intensif Daerah (DID), BTT.
“Terkait alokasi dari BTT itu sudah dicairkan sekitar 5.5 Miliyar, soal jumlah dan kapan itu urusan keteknis itu mah,” Ujarnya.
Ketika ditanya soal adannya pembatalan lockdown dr. Helmi Budiman dengan tegas pula membantahnya.
“Apa yang dicabut, kita belum.. baik Bupati atau saya Wakil Bupati belum memutuskan sikap adanya lockdown, kemarin itu melihat situasi dan kondisi maka dengan pertimbagan sambil menunggu Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut UU Nomor 06 Tahun 2018. Nanti tentunya mengarah lockdown,” Ungkapnya.
Sementara menurut Yudha Ketua DPC PDIP sekaligus Angota DPRD saat ditemui mengatakan, yah tadi ada pembahasan mengenai penangan Covid-19, yang bersumber dari BTT, DID, DBHCT yah cukup lah ada sekitar 300 milyar.
Sementara H. Dadang Sudrajat dari Fraksi Demokrat DPRD Kab. Garut dirinya sangat miris melihat kondisi yang ada.
“Sebenarnya berawal dari ada yang melapor kait salah satu tenaga medis berkeluh tidak ada jamina pelindung APD,” ujar H. Dadang S.
Dadang terus menuturkan pihaknya sempat kaget ketika Bupati menyampaikan bahwa Anggaran sudah terpakai 2.9 milyar, lantas untuk apa saja anggaran sebesar 2.9 milyar tersebut saya minta secara terincian, Bupati Garut tampak binggung menjawab, soal belum ada riciannya, nanti saya buat terinci alokasi dari BTT.
“Makanya saya kejar dan mempertegas atas apa yang disikapi Bupati tersebut, Lantas buat apa lagi meminta persetujuan pengeseran anggaran DID, DBHCT, belum lagi bantuan Gubernur, Bantuan dari Pusat mau dikemanakan,” Jelasnya.
Masih lanjut Dadang, padahal saat ini BTT saja baru 5.5 milyar sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Bupati Garut, belum DID, BDHCT ini bisa mencapai ratusan milyar, malah sekarang minta tambahan lagi, alasan kemarin anggaran hanya buat APD dan kampanye.
“Semestinya Pemda tidak hanya sekedar pecegahan penyebaran Virus Corona, akan tetapi urusan perut harus diperhatikan juga, jika perut lapar maka kekebalan imun dari tubuh bisa melemah dan mudah masuknya virus tersebut, maka Pemda harus juga memperhatikan seluruh warga masyarakat, tidak hanya ODP dan PDP yang dapat bantuan,” Jelasnya.
Sikap ini langsung mendapat kritis tajam dari Awing salah satu Aktivis dari Kabupaten Garut.
“Hebatnya Rudy Gunawan selaku Bupati Garut seolah mengikuti aturan dan mekanisme yang ada, bahkan saran dari Ketua DPRD Kab. Garut Hj. Euis Ida W dijalankannya,” ujarnya.
Awing heran, media saja diadukan seolah itu salah media, jadi apa yang akan disikapi Bupati sang teknokrat tidak lebih untuk merubah status zona merah zero jadi one Covid -19, maka perlu ada dukungan alat dari DPRD, dan unsur Forkopimda Kab. Garut.
“Kan..seolah aneh masyarakat yang sudah kena positif bilang negatif yang punya data siapa jelas Pemda dong., Kalau masalah angaran jelas aturan dan mekanismenya, kalau lockdown kan tidak asal..itu pusat yang menentukan daerah kan tidak ada kewenangan, maka dibuat skenario ulang dan seolah media yang salah menafsirkan jadi media yang disalahkan,” Pungkasnya.***Yohaness
