Dejurnal.com, Jakarta – Ratusan massa dari Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi menggelar aksi di kantor KPK di jalan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, guna melaporkan dugaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran toilet di 488 sekolah tersebar di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, dengan anggaran yang dinilai tidak rasional.
Dalam aksinya, massa FPHI meminta KPK menelusuri dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan toilet tersebut, dengan memberikan berkas-berkas yang menjadi bukti dasar bagi KPK segera melakukan investigasi.
Dengan nilai anggaran yang fantastis yang digunakan untuk membangun fasilitas toilet sekolah, Andi Heryana Ketua FPHI Kabupaten Bekasi menyanyangkan langkah tersebut, menurutnya nasib para guru honorer tidak diprioritaskan. Dengan anggaran mencapai 98 M.
Aksi Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi bentuk kekecewaan terhadap janji Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja berkaitan dengan besaran nominal honor pendidik dan tenanga kependidikan ( GTK ) Non ASN yang dijanjikan sebesar Rp. 2,8 juta perbulan. Besaran upah tersebut dijanjikan oleh Bupati Bekasi pada saat pertemuan dikediamannya, pada Jum’at (7/7/2020) dan pertemuan kedua kalinya pada Selasa (21/7/2020) yang lalu.
“Janji Bupati Bekasi kepada kami sudah sewajarnya kami minta, karena sebagai Pemimpin dan Seorang Kepala Daerah, tentu yang didengar dan dijadikan acuan oleh semua Dinas, SKPD adalah perintah atau ucapan Bupati. Sehingga yang telah dijanjikan Bupati kepada kami para pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN terkait honor sebesar 2,8 juta/bulan itu sudah seharusnya direalisasikan dengan memerintahkan Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Keuangan,” ujar Andi Heryana Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Senin (11/1/2021) di Jakarta.
Masih menurutnya, dari data yang didapat anggaran Jastek (gaji honorer) pada APBD 2020 sebesar 201 M dengan besaran upah yang diterima oleh guru honorer sebesar 1,8 juta perbulan. Sedangkan dalam KUA PPAS tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna terkait penetapan anggaran tersebut naik sebanyak 40 M menjadi 245 M, jika dihitung anggaran tersebut diperuntukkan bagi 9.333 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada, maka honor yang diterima seharusnya Rp 2.187.000 tiap bulannya.
“Memang ada kenaikan dari tahun 2020 kemarin besarnya 1,8juta/bulan, artinya kenaikan hanya 300 ribu. Namun jumlah besaran itu, belum sesuai dengan janji Bupati sebesar 2,8 juta perbulan, itu yang terus kami tagih ke Bupati saat berjanji di rumahnya,” tambah Andi.
Ia juga mengatakan, kenaikan sebesar 300 ribu perbulan, merupakan murni hasil dari perjuangan tuntutan mereka selama menggelar dua kali aksi di lingkungan Pemkab Bekasi. Dengan tertuangnya kenaikan tersebut, Bupati dianggap masih mengingkari janjinya yang akan merealisasikan tuntutan para guri honorer sebesar 2,8 juta perbulan.
“Kenaikan 300 ribu/bulan itu adalah murni perjuangan kami FPHI dengan menggelar dua kali aksi di Pemkab. Karena hitungan kami yang tertuang dalam anggaran 2021 baru naik sekitar 300 ribuan/bulan, artinya Bupati Bekasi ingkar janji, tidak sesuai pembicaraan dan janji Bupati sendiri kepada kami,” imbuhnya.
FPHI Kabupaten Bekasi berharap, adanya SK Bupati Bekasi yang memberikan gaji flat kepada tenaga honorer daerah sebesar 3 juta perbulan tanpa syarat.
“Kami juga akan terus berjuang sampai ada SK Bupati yang menyatakan bahwa kami sebagai tenaga honorer daerah diberikan gaji flat sebesar 3 juta tiap bulan, sampai dua tahun kedepan tepatnya tahun 2023, setelah itu silahkan berlakukan aturan linearitas” pungkasnya.***Eka/Red
