Dejurnal.com, Garut – Dewan Pendidikan Kabupaten Garut (DPKG) mendorong lelang proyek DAK Fisik 2021 Dinas Pendidikan untuk ditangguhkan dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum digulirkan ke pihak ketiga.
Hal itu dibenarkan salah satu anggota DPKG, Dedi Kurniawan yang mewakili Dewan Pendidikan saat dikonfirmasi dejurnal.com, Selasa (13/7/2021).
“Apa yang disampaikan GNPK RI terkait adanya dugaan mal administrasi dalam proses pelaksanaan DAK Fisik 2021 Bidang Pendidikan sudah menjadi bahasan di dewan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Dedi, hasil kajian dewan pendidikan, dugaan adanya mal administrasi ini logis dan bisa diterima secara fakta hukum sehingga harus dilakukan hal preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam penetrasi DAK Fisik 2021.
“Dewan Pendidikan akan melakukan langkah memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati Garut terkait harusnya penangguhan lelang proyek DAK sebelum dievaluasi dulu,” ujarnya.
Dedi pun menjelaskan bahwa selain permendikbud, ada peraturan presiden No. 16/2018 dan perubahannya Perpres No. 12/2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diduga juga dilangkahi.
“DPKG berkewajiban mencegah adanya pelanggaran hukum, oleh karena itu secara formal tentu kita akan berkirim surat kepada Bupati Garut,” pungkasnya.
Sebelumnya, GNPK RI Kabupaten Garut mensikapi adanya SK Kepala Dinas No. 900/807 – Disdik tentang penunjukan fasilitator yang dikeluarkan pada tahun 2021 dan diduga tak memiliki payung hukum, sementara anggarannya tetap diambil dari alokasi DAK.
“Kami menduga ada mal administrasi yang melanggar aturan main DAK tahun 2021 yang tidak sesuai dengan Permendikbud No. 5/2021, dan ini wajib disampaikan ke ombudsman,” ujar Ketua GNPK RI Garut.
Menurutnya, proses lelang DAK pun harus ditangguhkan sebab diduga kuat menjadi cacat hukum karena tanpa melalui proses perencanaan yang melibatkan konsultan perencana.
“Dan pengadaan konsultan perencananya pun harus melalui SPSE, ini malah memakai fasilitator seperti layaknya swakelola, ini yang bisa menjadi cacat hukum,” tandasnya.
Ditambah lagi, lanjut Ketua GNPK RI Garut, informasi yang kita dapat pun, program DAK 2021 sekarang ini diserahkan kepada salah satu lembaga saja untuk dibagi-bagi.
“Kultur bagi projek inilah menjadi pertanyaan berbagai pihak, lagipula program DAK 2021 sudah tidak swakelola lagi namun sistem kontraktual sesuai dengn jukop dan pada prinsipnya program DAK bisa dikerjakan oleh siapapun yang mumpuni dan profesional dalam bidangnya.
“Jika dibagi kepada satu kelompok saja, peluang kolusi korupsi dan nepotisme sangat besar dan penetrasi DAK menjadi tidak efektif dan efisien, diborong semua seakan ada main mata dan komitmen di belakang meja, itu yang akan kita cegah,” pungkasnya.***Raesha
