Dejurnal.com, Cianjur, – Sosialisasi Pembangunan Rumah Anti Gempa, yang di gelar di Gedung PGRI. Jl. Pangeran Hidayatullah No. 129 Limbangansari- Cianjur, pada hari Jumat, 23 Desember 2022 lalu berujung ricuh. Pasalnya, masyarakat korban gempa menolak pembangunan rumah di kerjakan oleh pihak ketiga.
Video kericuhan pun menyebar di media sosial serta mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ketua LSM Barak Indonesia Markas Daerah Cianjur, Irwan Setiadi, ST.
“Pada saat kejadian saya berada di lokasi bersama rekan- rekan dan masyarakat yang mendapat undangan melalui desa nya masing- masing, kita pun pada saat itu tidak sedang dalam pengaruh alkohol, adapun kericuhan itu terjadi karena penolakan masyarakat yang tidak mau proses pembangunan rumahnya di kerjakan oleh pihak ketiga, mereka ingin rumahnya di bangun sendiri,” bebernya, Rabu (28/12/2022).
Lanjut Irwan, pada saat itu kita pun mempertanyakan ini kegiatan apa? Panitianya Siapa? Kegiatan ini dasarnya apa? terkait pertanyaan itu, tak satupun dari narasumber yang bisa menjawab, yang ada kegiatan tersebut cenderung menggiring pelaksanaan pembangunan rumah anti gempa dilaksanakan oleh pihak ketiga. “Hal itulah yang membuat acara berakhir ricuh,” tandasnya.
Menurut rwan Setiadi, ST, dirinya pribadi menjadi korban dari bencana alam gempa bumi ini, suatu kewajaran ketika bertanya tentang legalitas kegiatan tersebut kepada pihak yang ada di lokasi, dengan bertanya seperti itu tidak lantas menilai kami sebagai preman apalagi diisukan kami sedang dalam pengaruh alkohol, dengan tuduhan tersebut jelas kami tidak terima.
“Sekali lagi kami tekankan pertanyaan yang kami lontarkan wajar- wajar saja, apalagi di lokasi ada orang PUPR, dari Perkimtan bahkan ada yang mengaku dari Kementerian PUPR yang lebih aneh lagi ada perangkat Desa yang tidak mengerti tentang rumah tahan gempa menjadi narasumber,” ungkapnya.
Irwan menambahkan pandangannya sebagai sosial kontrol, rasanya ini sebuah kejahatan yang menyelinap dengan mengatasnamakan instansi pemerintah. “Di sini kita semua yang berdiri di sosial kontrol kita jangan berdiam diri. Hukumnya wajib kita ikut berperan mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwasannya regulasi dan mekanisme tidak seperti yang di sampaikan oknum kemarin yang ada di lokasi,” tandasnya.
Irwan menegaskan, pihaknya selaku LSM BARAK INDONESIA akan terus mengawal dan mempertanyakan bagaimana sampai bisa terselenggara acara tersebut, sampai pemangku wilayah di sini Camat Cianjur sendiri tidak mengetahui, ini kegiatan tentang apa dan mensosialisasikan apa.
“Kita harus sadar ini bencana, bawasannya masyarakat hanya bisa memasrahkan masa depannya ke pihak pemerintah, jadi pemerintah juga harus pandai merangkul dan meraih empati masyarakat. Jangan malah berbalik membuat masyarakat makin bimbang akan masa depannya. Pemerintah juga harus mau dan berani serta mengajak elemen masyarakat untuk mensosialisakan tentang bantuan bantuan tersebut. Saya di sini, pemerintah akan sangat terbantu dan akan jauh dengan kegaduhan. Dengan syarat pelibatan elemen masyarakat tersebut harus benar- benar elemen masyarakat yang memang berkompeten di bidang tersebut. Bahkan saya yakin pemerintah juga melihat fakta di lapangan elemen masyarakat secara tidak langsung sudah ikut terlibat,” paparnya.
Irwan pun menyarankan kepada Bupati Cianjur jangan terlalu mengeluarkan statemen yang kurang bisa di terima di hati masyarakat.
“Saya yakin ketika kerjasama Pemda, instansi terkait dan melibat kan elemen masyarakat, ini akan menjadikan sebuah kebersamaan yang hakiki dan kinerja pemerintah akan di terima dengan kepuasan yang tinggi oleh masyarakat. “Mungkin seperti itu, saya selaku ketua LSM BARAK INDONESIA MARKAS DAERAH CIANJUR, agar Cianjur kita ini cepat bangkit seperti yang di gadang- gadangkan oleh pemerintah sendiri. Jangan menjadikan momen ini menjadi sebuah prestasi jelek oleh pemerintah. Saya juga menghimbau kepada instansi kepolisian sendiri, jangan segan segan menindak oknum yang bermain dengan bantuan bantuan tersebut. Saya rasa dengan kebersamaan dan kerja sama pihak-pihaj terkait dan dilibatkannya elemen masyarakat, musibah ini akan segera teratasi bersama sama. Jangan ada pembiaran ketika ada oknum yang menyalah gunakan kewenangannya , sehingga semena mena kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak bencana ini. Kita sikapi dengan cerdas dan cermat serta berperan aktif agar bencana ini cepat teratasi. Semoga pendapat saya ini bisa di jadikan pertimbangan oleh pemerintah dan sampai ke instansi- instansi yang memang di tunjuk untuk menangani hal ini. Dan semoga di jadikan sebuah pertimbangan agar semua berjalan lancar tanpa ada oknum jahat yang berkeliaran memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan pribadi,” pungkasnya.
Ditemui secara terpisah, Kabid Perumahan Dinas Perkimtan Kabupaten Cianjur, Kholis Mukhlis saat dimintai tanggapan terkait isu pembangunan rumah anti gempa cenderung enggan menjawab.
“Aduhh, maaf pak, terkait itu saya tidak bisa berbicara banyak, takut salah, karena juklak juknisnya pun sedang dalam penyusunan,” jawabnya singkat.***(Her)
