Dejurnal.com, Garut – Wakil Bupati Garut dr. Helmi Budiman menghimbau rencana pembangunan Rumah Sakit Paru di Astana Kalong tidak harus jadi polemik jika seluruh pihak melihatnya secara proporsional.
“Ada tiga poin yang menjadi isu dan jika didudukan secara bijak tentunya bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Wabup Helmi saat ditemui dejurnal.com di rumah kedaiamannya, Villa Intan Garut, Minggu (18/6/2023).
Baca juga : Rencana Pembangunan RS Paru Garut di Astana Kalong Disoal, Ada Situs Makam Tumenggung Ardikusumah
Pertama, lanjut Helmi, tentang rencana pembangunan Rumah Sakit Paru di Garut, yang merupakan sebuah kebutuhan mendesak bagi masyarakat di Kabupaten Garut.
“Ada 3000 orang yang mengidap paru kronis di Kabupaten Garut, jika 5 persen dari pasien ini harus dirawat maka dibutuhkan 150 ruang rawat inap untuk pasien paru,” ujarnya.
Saat ini, imbuhnya, warga Garut yang mengidap penyakit paru masih melakukan pengobatan ke rumah sakit yang ada di Bandung. “Belum lagi dengan pasien MBR yang harus rawat jalan, jika di Garut ada Rumah Sakit Paru tentunya akan mengurangi beban pasien karena tak harus ke Bandung lagi,” tambah Helmi.
Baca juga : Makam Bupati Bandung di Garut Belum Bisa Disebut Cagar Budaya, YKSTB : Karena Tidak Tahu Sejarah?
Hal kedua, lokasi lahan rencana pembangunan Rumah Sakit Paru Garut di Astana Kalong memang menjadi pilihan karena tempatnya strategis. “Dan setahu saya tanah Astana Kalong ini sudah bersertifikat atas nama Pemda Garut,” katanya.
Adapun situs Makam Dalem Tumenggung Ardikusumah (Bupati Bandung ke-2), Helmi memastikan tak akan terganggu karena bakal dialokasikan sekitar 400 m3. “Situs Makam Bupati Bandung insya allah tak akan dibongkar, malah mungkin akan kita lestarikan,” ujarnya.
Baca juga : Rencana Dibangun Rumah Sakit Paru Garut, Relokasi Warga Astana Kalong Sisakan Empat Hunian
Terkait lahan makam yang diduga itu merupakan tanah adat dan ada pemiliknya, Helmi menegaskan lahan itu sudah milik Pemkab Garut. “Setahu saya sudah milik pemda,” ujarnya.
Terakhir untuk penolakan, Wabup Helmi menilai bahwa warga di sana bukan menolak pembangunan Rumah Sakit Paru Garut namun ada beberapa warga yang belum terelokasi. “Saya pikir itu bukan menolak pembangunan, namun belum terelokasi dengan baik,” ujarnya.
Helmi meminta semua pihak untuk melihat persoalan rencana pembangunan Rumah Sakit Parut Garut secara komprehensif karena memang kebutuhan rumah sakit mendesak. “Kalaupun ada persoalan. tentunya bisa diselesaikan dengan musyawarah,” pungkasnya.***Raesha/Yo
