Dejurnal.com, Garut – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, telah resmi diundangkan pada tanggal (23/12/2022) lalu.
Perda 14/2022 ini digadang-gadang sebagai Perda anti radikalisme dan intoleransi yang diusung elemen masyarakat Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (Almagari).
Baca juga : Tekan Gerakan Baiat/NII, Garut Segera Miliki Perda Anti Radikalisme dan Intoleransi
Dihubungi dejurnal.com, Ketua Pansus Perda Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Yusuf Musyaffa membenarkan telah terbitnya Perda pada bulan Desember 2022 lalu. “Sudah ditandatangani dan diundangkan,” ujarnya.
Ketua Pansus menyebutkan bahwa setelah berkoordinasi dengan pusat dan beberapa kali melakukan rapat, radikalisme tak bisa dimasukan ke dalam Perda karena urusan radikalisme dan terorisme adalah urusan keamanan yang merupakan urusan absolut pemerintah pusat.
Baca juga : Menelisik Perubahan Pola Gerakan Kelompok Radikalisme dan Intoleransi di Garut
“Penyelenggaraan toleransinya yang bisa menjadi urusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Oeh karenanya, lanjut Yusuf, raperda anti radikalisme dan intoleransi yang diusung oleh elemen masyarakat Garut tidak serta merta bisa diimplementasikan di daerah.
“Ada batasan kewenangan daerah, urusan radikalisme dan terorisme adalah urusan keamanan yang merupakan urusan absolut pemerintah pusat, namun demikian penyelenggaraan toleransi untuk mencegah terjadinya radikalisme bisa kemudian menjadi Perda dan telah disyahkan,” terangnya.***Raesha
