Dejurnal.com, Bandung – Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menerima audensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (PEMUDA) di ruang rapat Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, Selasa (19/9/2023).
LSM PEMUDA mendatangi DPRD untuk mengadukan sebuah proyek perumahan di Kp. Cikaso, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang yang disinyalir membangun tidak sesuai izin yang dikeluarkan Pemda Bandung.
Selain Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung H. Yanto Setianto, hadir juga dalam rapat tersebut anggota Komisi C lainnya, di antaranya; Toni Permana, Aep Dedi, Uus Firdaus, dan Hj. Reni Rahayu Fauziah.
Seusai audensi, H. Yanto menyampaikan, LSM PE.MUDA mensinyalir proyek komplek perumahan itu dibangun tidak sesuai dengan tata ruang, yang kedua disinyalir mengganggu ketertiban lingkungan.
“Contohnya didapati alat-alat berat yang lalu lalang, sehingga meninggalkan dampak-dampak negatif , dan dikhawatirkan proyek tersebut berdampak longsor .di beberapa titik, ” ungkap Yanto menyampaikan laporan LSM PEMUDA.
H. Yanto menjelaskan, saat audien juga dihadirkan dinas terkait untuk dimintai klarifikasi. “Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebutkan bahwa perizinan perumahan sudah lengkap, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyebutkan perizinan sudah sesuai tata ruang, dan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga diterangkan sudah sesuai dengan perizinannya, ” terang Yanto.
Dari rapat tersebut, menurut Yanto, pihaknya berkesimpulan, pertama perlu klarifikasi kepada pihak pengembang apakah luas lahan yang dibangun sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan. “Jangan sampai izinnya dikeluarkan sekian meter, yang dibangun lebih, ” katanya.
Yang kedua, sambung Yanto pihaknya juga perlu mengetahui perumahan ini masuknya di kawasan apa. “Karena di KBU itu ada kawasan hutan lindung, kawasan hijau , kawasan konservasi , ada kelompk A, B, C dan sebagainya. Sehingga kami berharap nanti dari PUTR memberi jawaban tertulis.,” katanya.
Yang ketiga, sambung H.Yanto berapa luas izin wilayah rekomendasi yang dikeluarkan dari Jawa Barat, dari LH, dan perizinan. “Luas wilayahnya berbeda-beda, jadi kita butuh klarifikasi luas wilayah yang berbeda-beda itu karena apa?” imbuh H. Yanto.
Selanjutnya, Yanto berharap dokumen perizinan disampaikan kepada pihaknya, sehingga bisa investigasi langsung ke lapangan . “Kami tidak berharap siapa pun pengembangnya yang diberi izin dengan baik – baik oleh pemerintah daerah tapi menyalahgunakan izin tersebut, ” katanya.
H. Yanto mengaku pihaknya akan segera investigasi ke lokasi. ” Ya dalam waktu dekat kita ke sana. Karena kita apresiasi kepada LSM tersebut. LSM tersebut tidak menuduh proyek perumahan ini tidak berizin, LSM tahu berizin, tetapi apa sudah betul sesuai,” katanya.
H. Yanto mengaku, pihaknya mengkhawatirkan setiap dinas yang mengeluarkan izin, sehingga harus ada fungsi pengawasan ke sana untuk meyakinkan yang diizinkan tersebut sudah sesuai atau tidak.
“Kita tidak bisa bicara lemah, tapi bisa saja tidak ada pengawasan. Contoh izin bangunan 100 meter, apakah bangunannya sesuai dengam PBG nya? Itu yang kita khawatirkan, sehingga kalau pemerintah daerah ingin punya wibawa, dihargai oleh masyarakat, fungsi pengawasan harus ditingkatkan dalam segala hal,” urai H. Yanto.
H.Yanro menegaskan, Komisi C akan segera ke lapangan, jika terbukti tidak sesuai, maka proyek tersebut harus distop. ***Sopandi
