Dejurnal.com. Garut – Polemik terkait Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) Tahun Anggaran (TA) 2023 Perubahan, terus menjadi sorotan tajam bahkan sampai dengan bulan April 2024 dikabarkan masih ada beberapa Desa di Kabupaten Garut belum merealisasikan pekerjaannya, sementara Para Kepala Desa (Kades) malah jadi buntung.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan H. Pupuh Saefunudin selaku PLH Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, saat di Hotel Santika Garut tanggal 02 Februari 2024, saat itu didamping Bayu selaku Kabid Penataan nampak penuh rasa kecewa, akhirnya menceritakan kronologis dan hal mekanisme Bankeudes TA. 2023 Perubahan.
Ketika disinggung mensoal atas marak pemberitaan dan permasalahan terjadi dilapangan pihak DPMD Provinsi Jawa Barat tidak akan segan – segan jika perlu mengkansel penyaluran Bankeudes TA. 2024, dan bahkan akan memindahkan ke Kabupaten lain, jika ini hal memang benar adanya. Terlepas siapapun yang terlibat didalamnya, jelas bagi pihak yang telah mengatasnamakan tim pengusung telah meraup untung atas adanya setoran dan pemotongan yang mencapai 30% lebih, dan dipastikan negara sangat dirugikan.
Tentunya dengan sikap tegas dari pihak DPMD Provinsi Jawa Barat tersebut akan menjadi momok besar bagi Para Kepala Desa selaku PA Bankeudes di Kabupaten Garut. Akankah Para Kades ini diam diri atau malah sebaliknya?, dan seyogyanya Pemda Kabupaten Garut untuk segera bersikap tegas, jika tidak mau 132 Kepala Desa selalu PA atas Bankeudes TA. 2023 Perubahan ini akan menjadi bidikkan APH, tentunya akan menggangu situasi dan kondisi Pilkada 2024.***Red
