CIAMIS,- Aliansi Mahasiswa Ciamis Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Ciamis, Selasa (01/10/2024).
Para pengunjuk rasa meminta BPS untuk segera memperbaiki pengelolaan dan pengolahan data yang menurut mereka tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah
Korlap Aksi, Ipan Soparudin Jauharidan (Ije) mengatakan BPS sebagai organ institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengolahan dan penyusunan data yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat maupun masyarakat, sudah seharusnya mempunyai data yang akurat dan real.
Menurutnya, data BPS tidak menjadi tolak ukur atau dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seakan-akan tidak bermanfaat karena data kependudukan dilaksanakan oleh Kemendagri di pusat. Untuk data kemiskinan dilakukan oleh Kemensos di pusat, dan daerah.
“Sekarang setiap dinas teknis itu mempunyai data sendiri, lalu untuk apa data BPS dilakukan,” ungkapnya.
Ije pun mengungkapkan, jika BPS menggunakan anggaran yang sangat besar dalam melakukan sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS dengan hal tersebut maka mereka meminta untuk dilakukan audit.
Dalam melakukan sensus serta survei BPS menggunakan anggaran pemerintah yang sangat besar, awalnya itu dari pajak masyarakat harusnya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk data baik itu data untuk kemiskinan maupun data kependudukan lainnya.
“Kita ketahui setiap beberapa tahun sekali itu selalu ada sensus dan survei yang menggunakan anggaran yang sangat besar dari BPS sedangkan fakta di lapangan jika ada bantuan dari pusat itu menggunakan data-data yang lama tidak menggunakan data yang baru, kejadian terakhir kemarin di lapangan adalah banyak bantuan-bantuan seperti orang yang sudah meninggal tapi masih menerima bantuan tetapi dasarnya itu menggunakan data BPS lalu untuk apa data BPS yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali itu nah makanya ini harus segera di audit,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Ciamis Bersatu berencana akan melanjutkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspon.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala BPS Ciamis, Dadang Darmansyah, menyambut massa dengan sikap terbuka. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Kami menghormati dan menyambut mereka dengan ramah. Bahkan, kami sudah siapkan aula untuk berdiskusi dengan tenang dan nyaman. Ini ekspresi kepedulian terhadap data, semakin banyak yang peduli, kualitas data kita semakin baik,” ujarnya
Terkait tudingan adanya kesalahan dalam pengelolaan data, Dadang menjelaskan bahwa BPS hanya bertugas sebagai penyedia data, sementara penggunaannya berada di bawah kewenangan instansi lain.
“Data terkait penanggulangan kemiskinan misalnya, setelah dikumpulkan, data diserahkan ke pusat dan penggunaannya berada di bawah kewenangan Kemendagri atau dinas terkait,” jelasnya.
Dadang juga mengakui bahwa dalam proses statistik selalu ada kemungkinan error, tetapi kesalahan tersebut diminimalisir melalui metode validasi yang ketat.
“Kalau ada error, itu wajar. Yang tidak boleh itu bohong. Kami selalu berusaha meminimalkan error, tapi margin error selalu ada dalam statistik,” tambahnya.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan ketidaktepatan data ke dinas terkait agar bisa dilakukan perbaikan.
“Jika ada kesalahan sasaran bantuan, bisa dilaporkan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya (Nay)**
