CIAMIS, deJurnal,- Dugaan persoalan pemberhentian perangkat desa mencuat di Desa Jelat, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Dudung Ramdani, mantan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, resmi melaporkan pemerintah desa setempat ke Inspektorat Kabupaten Ciamis.
Laporan tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya yang dinilai tidak sesuai prosedur dan berpotensi cacat hukum.
Selain itu, Dudung juga mengungkap dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan desa.
“Tujuan saya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Beberapa dokumen sudah saya serahkan ke Inspektorat,” ujar Dudung, Rabu (8/4/2026), usai menyerahkan berkas laporan.
Ia menilai, proses pemberhentian yang dialaminya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama karena tidak disertai persetujuan dari Bupati Ciamis. Menurutnya, hal tersebut menjadi dasar kuat bahwa SK pemberhentian tersebut bermasalah secara administratif.
“Saya menilai SK itu cacat hukum karena tidak ada rekomendasi dan persetujuan dari Bupati,” tegasnya.
Dudung juga mengungkapkan kejanggalan lain, yakni pemberhentian dirinya dilakukan saat proses hukum atas laporan warga terhadap dirinya masih berjalan di Polres Ciamis.
“Proses hukum masih berjalan, tapi saya sudah diberhentikan. Ini yang saya anggap tidak wajar,” ungkapnya.
Tak hanya melapor ke Inspektorat, Dudung menyatakan akan melanjutkan upaya hukum ke Kejaksaan serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia juga menyoroti mekanisme pemberian sanksi yang dinilai tidak berjenjang dan tidak konsisten, mulai dari surat peringatan hingga pemberhentian.
“Saya akan kawal laporan ini sampai ada kejelasan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ciamis membenarkan telah menerima laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan kajian awal sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Laporan sudah kami terima. Selanjutnya akan dikaji oleh tim, dan apabila memenuhi syarat, akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Di sisi lain, berdasarkan dokumen dari Kecamatan Baregbeg, pemerintah kecamatan telah mengeluarkan rekomendasi terkait proses pemberhentian Dudung Ramdani.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa yang bersangkutan sebelumnya telah menerima sejumlah sanksi, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian sementara.
Selain itu, Dudung juga dinilai belum menyelesaikan permasalahan selama masa sanksi berlangsung.
Camat Baregbeg pada prinsipnya menyetujui proses pemberhentian untuk dilanjutkan ke tahap permohonan persetujuan kepada Bupati Ciamis sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penanganan Inspektorat dan menunggu hasil kajian untuk menentukan langkah selanjutnya. (Nay Sunarti)
