Dejurnal.com, Bandung – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi mengaku bersyukur atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Bandung ke dari BPK RI perwakilan Jawa Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2025 di Bandung, Selasa (9/6/2026).
Raihan itu merupakan Opini WTP ke 10 secara berturut – turut bagi Kabupaten Bandung, menurut Renie, ini menegaskan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
“Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Alloh SWT, bahwasannya pada hari ini Kabupaten Bandung telah menerima LHP BPK RI dengan raihan Opini WTP yang ke sepuluh kalinya,” kata Renie, Selasa 9 Juni 2026 malam.
Menunutnya, raihan Opini WTP itu tentu menggembirakan semua pihak, termasuk masyarakat karena menjadi tolok ukur kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung.
“Namun demikian, kita tidak boleh berpuas diri atas hasil yang telah diraih. Karena, ke depannya masih banyak hal yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, LHP itu bukan sekedar dokumentasi administratif, tetapi harus menjadi pedoman dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
“WTP itu bukan tujuan, tetapi untuk memastikan jika anggaran itu digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat,” kata Renie.
Untuk itu, kata Renie DPRD Kabupaten Bandung akan fokus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK, sehingga tata kelola keuangan daerah akan semakin baik dan opini WTP dapat dipertahankan.
“Saya, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan apresiasi kepada Pak Bupati beserta segenap jajaran pemerintahan daerah atas raihan opini WTP yang ke 10 kalinya,” katanya.
Ia berharap, sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah dengan DPRD semakin kuat untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang semakin bedas.
Renie mengimbau agar raihan satu dekade Opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah (PD) untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya pada masyarakat.*** di
