CIAMIS, deJurnal,- Gabungan Pedagang, Broker, dan Peternak Ayam Kabupaten Ciamis bersama Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP) menggelar audiensi dan Dialog Peternak Unggas di Aula DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (2/7/2026).
Audiensi yang diterima dan dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, Awan Setiawan, itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antara peternak, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas berbagai persoalan sektor perunggasan, mulai dari stabilitas harga ayam, perizinan usaha, hingga penguatan daya saing peternak rakyat.
Audiensi dihadiri Gabungan Pedagang, Broker, dan Peternak Ayam (PPAP), Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DKUKMPP, Satpol PP, serta sejumlah instansi terkait.
Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor perunggasan yang berkelanjutan.
Koordinator kegiatan, Nana Rusmana, mengatakan dialog tersebut lahir dari keinginan bersama untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pelaku usaha perunggasan dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi peternak tidak dapat diselesaikan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Dialog ini menjadi wadah silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antara peternak, pedagang, broker, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Kami ingin membangun kebersamaan dalam menghadapi tantangan sektor perunggasan sekaligus mendukung visi pembangunan Kabupaten Ciamis,” ujar Nana.
Ia menjelaskan, audiensi tersebut juga menjadi momentum menyampaikan berbagai aspirasi peternak kepada DPRD dan pemerintah daerah agar lahir kebijakan yang mampu memberikan kepastian usaha bagi para pelaku sektor perunggasan.
“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan solusi nyata yang bisa memperkuat industri perunggasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP), Kuswara Suwarman, menuturkan dialog difokuskan pada empat agenda utama.
Pertama, mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi yang harmonis antara peternak unggas, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Kedua, menghimpun saran, masukan, dan rekomendasi dari berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DKUKMPP, pengawas keamanan pangan, serta instansi terkait lainnya mengenai pembinaan, perizinan, keamanan pangan, pemasaran, hingga pemberdayaan peternak.
Ketiga, memetakan kembali kondisi riil sektor perunggasan di Kabupaten Ciamis, mulai dari budidaya, produksi, kesehatan hewan, pemasaran, harga pakan, harga ayam hidup, hingga berbagai tantangan yang dihadapi peternak.
Keempat, menyusun rekomendasi bersama sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam merumuskan kebijakan pengembangan sektor perunggasan yang berkelanjutan.
“Kami ingin semua persoalan dibahas secara terbuka. Bukan hanya soal harga ayam, tetapi juga menyangkut perizinan, kesehatan hewan, keamanan pangan, pemasaran, hingga keberlanjutan usaha peternak rakyat,” jelas Kuswara.
Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan sinergi yang lebih kuat antara peternak dengan pemerintah daerah sehingga berbagai persoalan dapat ditangani secara bersama-sama.
Selain itu, dialog diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk pengembangan sektor perunggasan sekaligus membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan peternak, menjaga keamanan pangan, serta memperkuat daya saing usaha perunggasan di Kabupaten Ciamis.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat terus hadir sebagai mitra peternak. Ketika komunikasi terbangun dengan baik, maka setiap persoalan bisa dicarikan solusi bersama. Pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu menciptakan industri perunggasan yang sehat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kuswara.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, Awan Setiawan, menegaskan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan para peternak dan siap memfasilitasi dialog dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi menjembatani komunikasi agar berbagai persoalan yang dihadapi peternak dapat dicarikan solusi bersama.
“Komisi B hanya memediasi dan memfasilitasi dialog. Siapa pun yang membuka usaha di Kabupaten Ciamis tentu memiliki hak, sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang terpenting adalah sejauh mana legalitas dan kegiatan usahanya,” ujar Awan.
Ia berharap audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun solusi yang mampu melindungi kepentingan peternak tanpa menghambat iklim investasi di Kabupaten Ciamis.
Salah satu isu yang mengemuka dalam dialog ialah mengenai ada tidaknya regulasi yang mengatur harga tertinggi maupun harga terendah ayam hidup.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Perdagangan DKUKMP Wahyu Ghifary Setiawan menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Acuan Penjualan (HAP) melalui Badan Pangan Nasional Tahun 2024 untuk komoditas ayam ras pedaging (broiler). Namun hingga kini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur harga acuan ayam pejantan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
Selain persoalan harga, aspek legalitas usaha juga menjadi perhatian. Kepala DPMPTSP Eka Permana mengungkapkan berdasarkan data sistem Online Single Submission (OSS) terdapat 497 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha peternakan ayam di Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, usaha peternakan yang telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kandang ayam baru mencapai 59 unit.
Dijelaskan, sistem OSS memungkinkan pelaku usaha, termasuk yang berasal dari luar daerah, mengurus NIB secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
“Untuk usaha dengan nilai investasi di bawah Rp1 miliar, proses perizinan dapat terbit secara otomatis melalui sistem OSS. Namun apabila nilai investasinya di atas Rp1 miliar, wajib melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan,” jelas Eka
Ia menambahkan, DPMPTSP tidak memiliki tenaga teknis di bidang peternakan sehingga setiap permohonan izin usaha peternakan selalu meminta rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan.
Pihaknya juga mengakui masih dimungkinkan terdapat usaha peternakan yang belum terdata atau belum memenuhi ketentuan perizinan. Karena itu, DPMPTSP mengajak masyarakat dan para peternak untuk turut melaporkan apabila menemukan usaha yang diduga belum memiliki izin.
“Apabila ada informasi dari masyarakat, kami bersama Dinas Peternakan dan Satpol PP akan melakukan pengecekan ke lapangan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Melalui audiensi tersebut, para peternak berharap terbangun kemitraan yang semakin erat antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada keberlangsungan usaha peternak rakyat, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terwujudnya industri perunggasan Kabupaten Ciamis yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Nay Sunarti)
