Dejurnal.com, Garut – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, meminta Pemerintah Kabupaten Garut segera memberikan kepastian terkait keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan yang hingga kini masih dalam tahap kajian setelah sebelumnya mengalami pembekuan oleh Bupati Garut.
Menurut Yudha, ketidakpastian mengenai status Korwil tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Pemerintah daerah dinilai perlu segera mengambil keputusan yang jelas berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, apakah struktur Korwil masih dibutuhkan dalam mendukung pelayanan dan koordinasi pendidikan di wilayah atau justru dinilai tidak lagi diperlukan.
Yudha menegaskan, apabila hasil kajian menyimpulkan bahwa keberadaan Korwil masih dibutuhkan, maka pemerintah harus segera menindaklanjutinya melalui mekanisme yang berlaku, termasuk menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi aparatur yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.
Sebaliknya, apabila hasil kajian menyatakan bahwa Korwil tidak lagi diperlukan, pemerintah juga harus menyampaikan keputusan tersebut secara terbuka kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Kalau memang diperlukan, silakan dieksekusi dan diberikan SPT. Tapi kalau tidak diperlukan, segera umumkan. Jangan terlalu lama karena pembekuan sudah dilakukan sejak September dan kajian sudah berjalan berbulan-bulan,” ujar Yudha saat di temui dejurnal.com, Selasa(21/7/2026).
Ia menilai, kepastian status Korwil menjadi penting karena struktur tersebut selama ini memiliki fungsi dalam membantu koordinasi pelayanan pendidikan di tingkat kewilayahan. Kejelasan mengenai keberadaan Korwil juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Namun demikian, Yudha menekankan bahwa apabila Korwil kembali diaktifkan, keberadaannya harus dibarengi dengan sistem pengawasan internal yang kuat. Penguatan pengawasan dinilai penting untuk memastikan seluruh pelayanan pendidikan berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Yudha adalah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pendidikan, termasuk dalam proses pencairan atau pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurutnya, setiap layanan yang berkaitan dengan sekolah dan penggunaan anggaran publik harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Jangan sampai keberadaan struktur koordinasi di tingkat wilayah justru membuka celah terjadinya praktik pungutan yang membebani sekolah maupun satuan pendidikan.
Karena itu, ia meminta Inspektorat Kabupaten Garut bersama Dinas Pendidikan memperkuat Sistem Pengawasan Internal (SPI). Pengawasan, kata Yudha, harus dilakukan secara berkala dan tidak hanya menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat.
“Saya kira Inspektorat dan Dinas Pendidikan harus memperkuat Sistem Pengawasan Internal. Kalau Korwil memang dibutuhkan, fungsi pengawasan juga harus diperkuat agar pelayanan pendidikan berjalan transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Yudha, penguatan pengawasan tersebut juga harus disertai dengan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, maupun masyarakat. Dengan demikian, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui mekanisme yang tersedia dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Selain menyoroti persoalan Korwil, Yudha juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Garut, khususnya berkaitan dengan capaian kemampuan numerasi dan literasi peserta didik.
Ia menilai, rendahnya kemampuan numerasi dan literasi harus menjadi perhatian bersama. Persoalan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada guru atau sekolah, tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, tenaga pendidik, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kemampuan membaca, memahami informasi, menulis, berhitung, serta menggunakan kemampuan numerasi untuk memecahkan persoalan sehari-hari merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan anak.
Oleh sebab itu, Yudha mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kompetensi guru. Salah satu langkah yang dinilainya perlu dilakukan adalah memperbanyak pelatihan, bimbingan teknis, maupun program pengembangan profesional bagi tenaga pendidik.
Guru Matematika dan Bahasa Indonesia, menurut Yudha, perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kemampuan numerasi dan literasi siswa.
Ia berharap program peningkatan kompetensi guru tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan di lapangan. Pelatihan harus memberikan metode pembelajaran yang aplikatif sehingga dapat diterapkan guru dalam proses belajar mengajar di kelas.
“Yang harus menjadi fokus sekarang adalah meningkatkan kualitas guru agar berdampak pada peningkatan kemampuan numerasi dan literasi anak-anak kita,” ujarnya.
Yudha menilai, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang memiliki kompetensi baik dan memperoleh dukungan kesejahteraan yang layak akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara optimal.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang jumlahnya masih cukup besar di Kabupaten Garut.
Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 6.571 PPPK paruh waktu di Kabupaten Garut. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.986 orang merupakan tenaga guru, sementara lebih dari 2.000 lainnya merupakan tenaga teknis yang tersebar di berbagai perangkat daerah.
Yudha menilai, keberadaan PPPK paruh waktu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik. Mereka bekerja di berbagai sektor dan menjadi bagian dari sumber daya manusia yang menjalankan tugas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, ia menyoroti kondisi penghasilan sebagian PPPK paruh waktu yang dinilai masih jauh dari standar kebutuhan hidup yang layak. Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, terdapat tenaga PPPK paruh waktu yang hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp700 ribu per bulan.
Kondisi tersebut, menurut Yudha, perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Garut. Ia menilai, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan fiskal agar dapat memberikan penghasilan yang lebih layak kepada PPPK paruh waktu.
“Harapan saya, pemerintah daerah bisa meningkatkan kemampuan fiskal sehingga para PPPK paruh waktu dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak. Mereka adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat dan sudah seharusnya dimanusiakan,” tegasnya.
Yudha memahami bahwa peningkatan penghasilan PPPK paruh waktu membutuhkan kemampuan anggaran yang tidak sedikit. Namun, ia berharap persoalan tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan kebijakan anggaran daerah secara bertahap.
Ia memperkirakan, untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh PPPK paruh waktu yang berada di lingkungan perangkat daerah, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp92 miliar.
Sementara itu, khusus untuk sektor pendidikan, kebutuhan tambahan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar.
Menurutnya, angka tersebut memang cukup besar, tetapi pemerintah daerah perlu menyusun strategi fiskal jangka menengah dan jangka panjang untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.
Yudha mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap kondisi PPPK paruh waktu, termasuk jumlah tenaga, bidang tugas, besaran penghasilan yang diterima, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih terukur dan menentukan prioritas peningkatan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus melakukan koordinasi terkait kebijakan penataan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu. Menurutnya, persoalan kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah karena menyangkut kebijakan nasional dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Bagi Yudha, persoalan Korwil, peningkatan mutu pendidikan, dan kesejahteraan tenaga pendidik memiliki keterkaitan erat dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas.
Keberadaan struktur koordinasi yang jelas dibutuhkan untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan efektif. Di sisi lain, sistem pengawasan harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Sementara itu, kualitas guru dan kesejahteraan tenaga pendidik juga harus mendapatkan perhatian agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Garut tidak menunda-nunda pengambilan keputusan terhadap persoalan yang sudah menjadi perhatian masyarakat. Setiap hasil kajian harus segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, sementara para guru dan tenaga kependidikan juga membutuhkan kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah.
Yudha berharap Pemerintah Kabupaten Garut dapat mengambil langkah strategis melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu pendidikan sekaligus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola kelembagaan, penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi guru, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Dengan demikian, berbagai persoalan yang saat ini masih terjadi di sektor pendidikan Kabupaten Garut dapat diselesaikan secara bertahap melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pada akhirnya, kita semua ingin pendidikan di Kabupaten Garut semakin berkualitas. Karena itu, seluruh persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pendidikan, kualitas guru, maupun kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi perhatian bersama dan segera dicarikan solusi,” pungkas Yudha.***Willy
