Dejurnal.com, Garut – Penempatan guru sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Garut menjadi perhatian Dinas Pendidikan. Pasalnya, masih ditemukan sekolah yang menugaskan guru untuk mengelola administrasi keuangan BOS, meskipun di sekolah tersebut terdapat tenaga administrasi atau tata usaha (TU).
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Teguh Iman Pribadi, S.Kom., M.AP., saat di konfirmasi Dejurnal.com via tlpn WhatsApp pada 13 November 2026 menyampaikan bahwa penempatan bendahara BOS di SMPN pada prinsipnya diupayakan berasal dari tenaga administrasi sekolah, bukan dari kalangan guru.
Menurut Teguh, guru memiliki tugas pokok dan tanggung jawab utama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi keuangan sekolah idealnya ditangani oleh tenaga administrasi agar pelaksanaan tugas utama guru tidak terganggu.
“Pada prinsipnya, bendahara BOS itu diupayakan bukan dari guru, melainkan tenaga administrasi sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Persoalan tersebut mencuat setelah ditemukan salah satu SMPN di wilayah Kecamatan Garut Kota yang diduga masih menempatkan guru sebagai bendahara BOS selama beberapa tahun hingga saat ini.
“Padahal, keberadaan tenaga administrasi sekolah, termasuk ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dinilai dapat menjadi alternatif dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan sekolah,” kata Teguh.
Menanggapi temuan tersebut, Teguh, mengatakan pihaknya akan melihat dan melakukan peninjauan terhadap sekolah yang bersangkutan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus memastikan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana BOS dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menilai perlu adanya penyesuaian dalam sistem pengelolaan administrasi sekolah, termasuk penempatan personel yang bertanggung jawab sebagai bendahara BOS.
Selain itu, muncul harapan dari sejumlah kepala sekolah agar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut memberikan kejelasan secara tertulis mengenai kriteria tenaga yang dapat ditugaskan sebagai bendahara BOS di tingkat SMPN.
Kepastian tersebut dinilai penting agar kepala sekolah memiliki dasar administrasi yang kuat dalam menentukan petugas pengelola keuangan, termasuk terkait kemungkinan penugasan ASN, PPPK, maupun PPPK paruh waktu.
Menanggapi hal tersebut, Teguh, menjelaskan,” bahwa sebelumnya pernah ada pembahasan dan arahan mengenai upaya pengalihan tugas bendahara BOS dari guru kepada tenaga administrasi ASN,” terangnya.
Namun demikian, untuk memastikan kembali dasar hukum serta ketentuan teknisnya, pihaknya perlu mempelajari regulasi yang berlaku.
“Apabila memang diperlukan dan relevan, kami akan mengupayakan agar imbauan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui surat resmi dari Dinas Pendidikan sehingga ada kejelasan bagi seluruh sekolah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Teguh menyambut baik peran media dalam menyampaikan informasi serta memberikan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait tata kelola dana BOS.
Menurutnya, masukan dan pemberitaan yang bersifat positif serta konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.
“Persoalan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada sebatas imbauan, tetapi juga ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap SMPN di Kabupaten Garut,” tegasnya.
Dengan demikian, pengelolaan dana BOS dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sementara guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.***Deri Acong
