dejurnal.com, Garut – Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan ancaman bencana akibat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) kembali menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan.
Ia menegaskan, persoalan sampah yang dibuang sembarangan ke sungai bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan ancaman serius terhadap lingkungan, kapasitas aliran sungai, hingga keselamatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yudha saat ditemui dejurnal.com, Minggu (22/11/2026), di sela-sela kegiatan aksi bersih-bersih sampah plastik di Sungai Cimaragas bersama para pemuda Dayeuhandap Raya, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.
Menurut Yudha, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya sedimentasi dan pendangkalan sungai. Sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air, menjebak lumpur maupun pasir, serta mengurangi kapasitas tampung sungai.
Kondisi tersebut, apabila dibiarkan terus-menerus, berpotensi memperbesar risiko luapan air ketika hujan dengan intensitas tinggi. Sungai yang seharusnya berfungsi sebagai jalur alami pengaliran air justru kehilangan kemampuannya akibat penumpukan sampah dan sedimentasi.
“Persoalan sampah di sungai ini tidak bisa dianggap sepele. Sampah yang menumpuk akan menghambat arus air, menjebak lumpur dan pasir, sehingga mempercepat sedimentasi. Lama-kelamaan sungai menjadi dangkal dan kapasitas tampung airnya berkurang,” ungkap Yudha.
Kesadaran Masyarakat Masih Menjadi Pekerjaan Besar
Yudha juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Ia mengungkapkan, berdasarkan data BPS yang dirujuknya, hanya sekitar 19,40 persen masyarakat yang membuang sampah ke tempat sampah. Sementara itu, sebagian lainnya masih melakukan praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai, seperti membuang sembarangan, membakar, atau membuangnya ke saluran air dan sungai.
Menurutnya, fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah membutuhkan penanganan yang lebih serius dan sistematis.
Tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan bersih-bersih sungai, tetapi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa sampah plastik memiliki dampak jangka panjang karena sulit terurai secara alami. Ketika masuk ke sungai, sampah plastik dapat terbawa arus hingga bermuara ke laut dan menjadi bagian dari persoalan pencemaran lingkungan yang lebih luas.
Bahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian kebocoran sampah plastik ke laut. Studi Jambeck memperkirakan kebocoran sampah plastik dari Indonesia ke laut mencapai sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton per tahun.
Dampaknya tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan biota laut, merusak ekosistem, serta berpotensi mencemari rantai makanan manusia.
Plastik yang terpapar lingkungan laut dapat terpecah menjadi mikroplastik berukuran kurang dari lima milimeter. Partikel-partikel kecil tersebut berpotensi tertelan organisme laut dan masuk ke dalam rantai makanan.
Karena itu, Yudha menilai persoalan sampah di sungai harus dipandang sebagai persoalan ekologis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan kehidupan manusia.
Pemuda Dayeuhandap Menggerakkan Kepedulian Lingkungan
Dalam aksi yang berlangsung Minggu (22/11/2026), Yudha mengajak para pemuda Dayeuhandap untuk bersama-sama membersihkan sampah plastik yang mencemari aliran Sungai Cimaragas.
Kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pengangkatan sampah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian bersama untuk mengurangi hambatan aliran air dan mencegah semakin parahnya sedimentasi sungai.
Yudha juga mengundang sejumlah instansi teknis Pemerintah Kabupaten Garut, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
Yudha, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, turut mengajak sejumlah kader PDI Perjuangan yang tergabung dalam Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan untuk terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
Keterlibatan berbagai unsur ini, menurutnya, menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.
Pemerintah, masyarakat, komunitas pemuda, organisasi politik, dan seluruh elemen sosial harus memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian sungai.
“Perlu ada ikhtiar bersama agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan bersih-bersih seperti ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kesadaran warga agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah,” tegasnya.
Pemkab Garut Didesak Mengembalikan Keseriusan Anggaran Normalisasi Sungai
Di luar persoalan perilaku masyarakat, Yudha juga memberikan perhatian serius terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya terkait normalisasi sungai.
Ia menilai, persoalan sedimentasi tidak hanya terjadi di Sungai Cimaragas, tetapi telah menjadi persoalan di berbagai daerah aliran sungai (DAS) dan subdaerah aliran sungai (SubDAS) di Kabupaten Garut.
Karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang terencana dan berkelanjutan untuk melakukan normalisasi sungai, termasuk pengerukan sedimentasi, pengangkatan material yang menghambat aliran air, serta pemeliharaan saluran-saluran sungai yang mengalami pendangkalan.
Yudha mengaku prihatin karena dalam tiga tahun terakhir anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Padahal, kebutuhan penanganan sungai semakin mendesak, terutama dalam menghadapi ancaman banjir dan dampak perubahan kondisi lingkungan.
“Pemkab Garut harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk normalisasi sungai. Sedimentasi terjadi di berbagai DAS dan SubDAS di Kabupaten Garut. Ini bukan persoalan satu sungai atau satu wilayah saja. Kalau tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, persoalannya akan semakin besar,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Penanganan sungai tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi bencana atau setelah muncul keluhan warga, tetapi harus menjadi program prioritas melalui pemeliharaan dan mitigasi secara berkala.
Soroti Nasib Petugas Lapangan: Ada yang Bergaji Rp700 Ribu, Sukwan Tak Digaji
Selain mengkritisi penurunan anggaran normalisasi sungai, Yudha juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber daya manusia yang selama ini menjadi ujung tombak pekerjaan teknis di lapangan.
Ia mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut terdapat dua UPT PUPR yang turun langsung, yakni UPT PUPR Garut Kota dan UPT PUPR Karangpawitan.
Namun, di balik keterlibatan para petugas dalam pekerjaan pemeliharaan dan penanganan sungai, Yudha menemukan persoalan kesejahteraan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menyebut masih terdapat pekerja berstatus PPPK paruh waktu yang menerima penghasilan sekitar Rp700 ribu per bulan. Bahkan, ada pula tenaga kerja sukarelawan (Sukwan) yang selama ini ikut membantu pekerjaan teknis, tetapi tidak mendapatkan gaji dari Pemerintah Kabupaten Garut.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan, mengingat pekerjaan lapangan di bidang infrastruktur dan pemeliharaan sungai membutuhkan tenaga, waktu, serta tanggung jawab yang tidak ringan.
“Terus terang saya merasa prihatin. Dari dua UPT PUPR yang turun, yaitu UPT PUPR Garut Kota dan UPT PUPR Karangpawitan, masih banyak pekerja yang berstatus PPPK paruh waktu dengan penghasilan sekitar Rp700 ribu per bulan. Bahkan ada tenaga kerja Sukwan yang tidak diberikan gaji oleh Pemkab Garut,” ungkapnya.
Yudha menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya menuntut optimalisasi pelayanan dan pekerjaan lapangan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan orang-orang yang menjalankan tugas tersebut.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penghargaan terhadap tenaga kerja yang menjadi pelaksana pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik.
Kritik Prioritas APBD 2027: Kesejahteraan Petugas dan Kebutuhan Rakyat Harus Diutamakan
Lebih jauh, Yudha mengaitkan persoalan tersebut dengan arah kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2027.
Ia mempertanyakan kelayakan prioritas belanja daerah apabila pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk membangun fasilitas bagi instansi vertikal maupun memberikan hibah kepada instansi vertikal, sementara masih terdapat persoalan kesejahteraan tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah sendiri.
Menurut Yudha, instansi vertikal pada prinsipnya memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan tugas dan program kelembagaannya.
Karena itu, ia berpandangan bahwa Pemkab Garut perlu lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan APBD, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat dan persoalan internal pelayanan publik masih membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
“Melihat fenomena ini, tidak adil rasanya kalau pada tahun 2027 nanti kita masih membangun fasilitas untuk instansi vertikal dan memberikan hibah kepada instansi vertikal. Instansi vertikal sudah memiliki DIPA sendiri dalam APBN,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap keberpihakan anggaran daerah. Menurutnya, APBD harus terlebih dahulu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, serta membiayai pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja dan menentukan program berdasarkan tingkat urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat.
Menjaga Sungai Bukan Sekadar Mengangkat Sampah
Aksi bersih-bersih Sungai Cimaragas yang melibatkan pemuda Dayeuhandap, unsur pemerintah daerah, serta kader Baguna PDI Perjuangan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan membutuhkan kepedulian sekaligus keberanian dalam menentukan kebijakan.
Membersihkan sampah dari sungai merupakan langkah penting, tetapi upaya itu tidak akan memberikan hasil maksimal apabila masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan pemerintah tidak menyediakan sistem pengelolaan sampah serta program normalisasi sungai yang memadai.
Begitu pula dengan persoalan anggaran. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan pembangunan fisik, pemeliharaan infrastruktur, kesejahteraan tenaga kerja, dan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Yudha berharap gerakan yang dilakukan para pemuda Dayeuhandap dapat menjadi contoh bagi komunitas masyarakat lainnya untuk ikut menjaga lingkungan.
Baginya, sungai bukan tempat pembuangan sampah, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga bersama.
“Menjaga sungai adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya sungai ketika banjir sudah terjadi. Kesadaran masyarakat harus dibangun, tetapi pemerintah juga harus hadir melalui kebijakan, program, dan anggaran yang berpihak pada kelestarian lingkungan serta kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Aksi di Sungai Cimaragas pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial satu hari. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong gerakan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap keseriusan Pemkab Garut dalam menangani persoalan sedimentasi, pencemaran sungai, dan ancaman bencana hidrometeorologi.***Willyesha

















