Dejurnal.com, Garut – Beberapa kalangan aktifis Garut menilai Pimpinan DPRD Kabupaten Garut dianggap tidak cakap dalam memimpin legislatif dan dianggap kurang respon terhadap aspirasi masyarakat. Bahkan penilaian para aktifis sudah menjurus kepada personal dan cenderung akan melakukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Hj. Euis Ida Wartiah yang ditemui dejurnal.com di ruang pimpinan DPRD menanggapi bahwa sebenarnya persoalan itu sudah dibahas dan diselesaikan secara internal.
“Pada saat baru dilantik sebagai Pimpinan Sementara DPRD kami terbentur pada keterbatasan kewenangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, setelah definitif selaku ketua saya membagi tugas dengan Pimpinan sebagaimana kewajiban yang harus saya laksanakan, apabila ada permasalahan kelembagaan Pimpinan selalu melaksanakan koordinasi,” tuturnya kepada dejurnal.com, Kamis (19/3/2020).
Lanjutnya, sebagai bukti kinerja DPRD APBD dibahas dan ditetapkan tepat waktu, proses perencanaan dikawal mulai musrenbang desa sampai musrenbang kabupaten dan selalu dikritisi untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya menganggap Persoalan yang ditujukan pada pribadi saya itu sebenarnya sudah selesai, kenapa terus dibahas ya,” ujarnya.
Ketua DPRD Garut malah menduga bahwa persoalan ini berulang-ulang di angkat karena ada unsur politis.
“Mungkin karena akan Musda Golkar sehingga hal ini terus dipermasalahkan,” cetusnya.
Hj. Euis Ida berharap kepada masyarakat untuk lebih jeli dalam menyikapi isu dan pemberitaan yang muncul terutama yang sifatnya tendensius, jangan sampai mau dimanfaatkan kepentingan politik apalagi pihak yang tak bertanggung jawab.
“Kata siapa DPRD tidak peduli kepada masyarakat, buktinya legislatif mendorong aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di daerah, begitupun dengan beberapa penghargaan yang diraih Pemkab Garut termasuk hasil dorongan dan peran aktif dari DPRD,” pungkasnya.***Yohannes
