Dejurnal.com, Garut – Ungkapan Bupati Garut H. Rudi Gunawan kepada beberapa media bahwa ada beberapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemkab Garut yang mengundurkan diri, menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat.
Beberapa tokoh masyarakat malah menanggapi isu ini sebagai kejadian fenomenal, mengingat hal serupa belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya datang dari Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Andres Ramfuji.
Ketua KRAK menyampaikan gejala tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Garut dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, dia menduga PPK dan ULP menjadi korban perang kepentingan politis beberapa pihak.
“Mundurnya para PPK dan ULP menggarisbawahi apa yang menjadi dugaan kami selama ini. Tentu saja fenomena tersebut semakin menguatkan isu bahwa ada yang tidak beres dalam prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkab Garut.” tandasnya.
Menurut Andres, tarik menarik berbagai kepentingan dan kekuatan politis di tubuh pemerintahan Kabupaten Garut pada akhirnya memakan korban. Sebut saja kasus mangkraknya Pasar Leles, itu kan yang jadi korban salah satunya PPK. ULP juga seringkali dinilai tidak objektif dalam penentuan pemenang tender, meskipun keputusan final diserahkan kepada SKPD, dalam hal ini PPK.
“Tentu saja fenomena ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari peran DPRD. Andres juga memaparkan, DPRD harus bersinergi dengan bupati dan jajarannya untuk mengevaluasi fenomena ini dan segera dicarikan solusi, agar proses pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya.***Red
