Dejurnal.com, Bandung – Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung, Senin (31/1/2022) pagi.
Bupati mengaku kecewa saat mengetahui tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pendidikan hanya sekitar 40 persen.
“Kami melihat kondisi kinerja di masing-masing OPD yang dijadikan sampling dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertama tadi Disdik, terkait dengan persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan vaksinasi. Tapi ASN Disdik yang hadir hari ini hanya sekitar 40 persen, tidak hadir 60 persen,” ungkap bupati kepada wartawan usai sidak.
Bupati juga melakukan sidak ke Dinas Kesehatan terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan. Ia meminta agar Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat Kabupaten Bandung agar menindaklanjuti temuan sidak ini.
“Apakah kondisi seperti ini sudah menjadi kebiasaan atau sengaja, kita akan terapkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” tandas Kang DS, sapaan bupati.
Kang DS mengingatkan, meski ada istilah ‘hari kejepit”, namun kalau tidak libur, maka ASN harus tetap masuk kerja dan menunjukan kinerjanya.
“Saya tekankan ke setiap OPD, bukan hanya kehadirannya saja, tapi juga harus ada hasil. Makanya kita adakan tunjangan kinerja untuk menilai bahwa yang bersangkutan bekerja sesuai dengan fungsinya,” ungkap Kang DS.
Tukin, kata dia, menggunakan uang negara, sehingga ia menginstruksikan agar Kepala OPD dan Sekda agar tidak asal tandatangan menyetujui tukin.
“Pembayaran tukin ini pakai uang rakyat. Jadi sekda dan kepala OPD jangan asal tandatangan menyetujui tukin. Jangan sampai kehadiran dan hasil kerjanya tidak maksimal atau tidak ada, penilaian tukinnya malah 90 persen,” tandas Bupati Bandung. ***di
