Dejurnal.com, Garut – Aliansi Dekrit Rakyat Garut Menggugat (D’Ragam) kembali mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan agenda Forum Group Discussion (FGD) sesi ke dua yang rencananya akan dibarengi dengan aksi unjuk rasa.
Juru bicara Aliansi D’Ragam Zamzam Zainulhaq menjelaskan bahwa pertemuan D’Ragam lebih cenderung untuk membicarakan teknis FGD besok. “Kita akan to the point kepada DPRD guna mendorong pembentukan pansus untuk mendorong hak interpelasi dan hak angket,” ujarnya pasca pertemuan di Kedai Kopi Patriot, Rabu (22/12/2021).
Menurut Zamzam, FGD jilid kedua ini pihak D’Ragam sudah mempersiapkan beberapa poin data dan fakta hukum yang sudah mengkerucut kepada gagalnya pemerintahan Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut.
“Tiga poin sudah fix masuk laporan, dugaan korupsi yang dilaporan ke KPK, dugaan kejahatan lingkungan yang sudah ditangani Gakum KLHK dan laporan ke ombudsman terkait pelanggaran etika bupati ketika sedang bencana malah meninggalkan dan tiktokan di lombok,” ungkapnya.
Menurut Zamzam, tiga poin yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Garut dalam FGD dirasakan sudah cukup untuk mendorong pembentukan pansus.
“Alasan apa lagi DPRD Garut jika tidak mengindahkan permintaan kami, sudah jelas kok,” tandasnya.
Kendati demikian, Zamzam menegaskan jika DPRD Garut masih “keukeuh” tidak berniat membentuk pansus walaupun data dan fakta yang diminta sudah disiapkan.
“Kami akan duduki Gedung DPRD Garut sampai tuntutan dipenuhi,” tandasnya.
Sementara itu, Koord. Aliansi D’Ragam, Ganda Permana menyebutkan bahwa FGD sesi dua kali menurunkan seribuan massa lebih.
“Beredarnya video tiktok Bupati Garut di Lombok mengundang simpati masyarakat kepada untuk ikut serta berunjuk rasa mendukung gerakan D’Ragam,” pungkasnya.***Raesha