Dejurnal.com, Garut – Beberapa kali Barisan Suci melakukan aksi dan audiensi terkait kartu tani di Kabupaten Garut tidak menghasilkan titik temu, mulai dari rantai pasok distributor dan KPL, BRI sebagai Himbara (Himpunan Bank Negara) tertunjuk belum ada tindakan dari pihak pemerintah Kabupaten Garut sebagai pengawas internal dari komisi pengawasan pupuk juga pestisida KP3.
Menurut Alang Raya Merdeka selaku koordinator dari Barisan Suci mengungkapkan bahwa bupati selaku pembina dari struktural KP3, Sekda ketua dari KP3 tidak serius menanggapi polemik yg terjadi.
“Kenaikan HET dan kelangkaan pupuk yang terjadi adalah efek dari sistem digitaliasasi yang belum siap, verifikasi dan validasi data terkesan saling lempar batu antara dinas pertanian dan PPL lapangan, sementara jumlah PPL hanya 250 orng, itupun terbagi 3, ada PPL daerah, provinsi dan PPL pusat,” imbuhnya.
Lanjut Alang, integrasi data yang lambat dan tidak akurat, pihak BRI sebagai penyalur akses kartu tani juga tidak serius dengan keadaan yang terjadi, dimana 280.645 lebih kartu yang tercetak namun yang sudah terdistribusikan hanya 180.240 kartu dan itupun hanya 70.000 yang transaksi melalui kartu tani.
“Permasalahan di kartu tani sangat kompleks dari mulai kartu rusak dan tidak di kasih PIN ATM KT oleh pihak BRI, yang lebih ironis nya lagi KPM KT yang deposit untuk menebus e-alokasi pun uang nya langsung hilang kena debet sistem dari BRI, profesionalisme pihak BRI tidak menjadi perhatian pemerintah garut, dimana KP3 sebagai lembaga internal pemerintahan yang memonitoring pendistribusian dan pengawasan, ” tuturnya.
Pengawasan eksternal DPRD garut pun hanya menanggapi dan seremonial saja tidak ada tindak lanjut yang serius.
“Saya merasa kecewa dari sikap pemerintah Kabupaten Garut yang tidak peduli kepada nasib para petani di kabupaten garut, terkesan ada polarisasi rent seeking dimana kepentingan pengusaha lebih prioritas daripada nasib petani Garut,” tegasnya.
Alang Raya merdeka berjanji, dirinya akan terus konsen bila mana pemerintah tidak mengambil kebijakan dan keputusan, disini bupati Garut dan Sekda yang wajib turun langsung menyikapi terkait polemik kartu tani, maka dari itu barisan suci akan demo kembali dengan masa yang lebih banyak di hari tani pada tanggal 24 september 2023. “Kami akan tuntut bupati untuk bertanggung jawab kepada nasib petani yang tidak terakomodir di e-alokasi dan kami akan tuntut sekda untuk di ganti dan turun sebagai sekda, sebab program kemiskinan ekstreem hanya jadi kegiatan pencitraan di akhir jabatan bupati Rudy Gunawan, kebijakan yang tidak kooperatif, kinerja bupati dan sekda mandul, ” paparnya.
“Bupati jangan mewarisi banyak masalah di akhir jabatannya, Kami akan membawa permaslahan ini ke komisi 4 DPR RI sebab audiensi di DPRD Garut tekesan hanya menjadi rutinitas saja,” pungkas Alang Raya Merdeka.***Deri Acong
