Dejurnal.com, Garut – Biro Pemberdayaan Perempuan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Garut menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya pencabulan terhadap balita yang terjadi di lingkungan keluarga.
Di sisi lain SOKSI juga menuding adanya dugaan kelalaian dari pemerintah daerah khususnya dinas yang menangangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mengimplementasikan secara efektif amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
“Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara jelas mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan upaya perlindungan anak,” tandas Ketua Biro Pemberdayaan Perempuan SOKSI Garut, Sri Ratih, S.H dalam keterangan yang diterima dejurnal.com, Jumat (11/4/2025).
Ia menilai, seharusnya Dinas PPA sebagai representasi pemerintah daerah memiliki langkah-langkah preventif yang lebih kuat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
“Kami melihat adanya indikasi kurang optimalnya peran dinas dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Seharusnya, tindakan antisipatif menjadi prioritas, sebagaimana diatur dalam berbagai pasal, termasuk yang menekankan pada kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak,” tandasnya.
Lebih lanjut, Sri Ratih mendesak agar aparat penegak hukum dapat segera mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
“Saya harap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurut Sri Ratih, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jawa Barat pun telah menyatakan statement dengan tegas mengutuk tindakan keji ini dan menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara komprehensif,” tegas perwakilan KPAI Jawa Barat.
“SOKSI Garut dan KPAI Jawa Barat tentunya mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menjalankan mandat perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Diharapkan, kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Kabupaten Garut agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkasnya.***Yohaness
