CIAMIS, deJurnal,- Perum Bulog Cabang Ciamis memperketat pengawasan penyaluran bantuan pangan (Banpang) beras periode Juli, Agustus, dan September 2026. Pengawasan dilakukan sejak beras berada di gudang hingga proses pengiriman ke titik bagi di desa dan kelurahan.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang disalurkan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) memenuhi ketentuan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Koordinator Area Kabupaten Ciamis Program Bantuan Pangan 2026, Muhammad Rifki, mengatakan pengawasan menjadi perhatian Bulog dalam setiap tahapan penyaluran.
“Arahan pimpinan Bulog Cabang Ciamis dalam program bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September tahun 2026 ini, kami harus menjaga kualitas dan kuantitas komoditi beras yang akan disalurkan kepada para penerima manfaat,” ujar Rifki.
Pengawasan Dimulai dari Gudang
Menurut Rifki, pemeriksaan dilakukan sejak beras masih berada di gudang. Bulog bersama kepala gudang dan pihak JPL secara rutin mengecek kondisi beras sebelum komoditas tersebut dikirim ke wilayah penerima.
“Bekerja sama dengan kepala gudang dan JPL, kami selalu intens mengecek dan memastikan kualitas beras di gudang dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” katanya.
Pemeriksaan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan beras yang keluar dari gudang dalam kondisi sesuai standar dan layak diterima masyarakat.
Selain kualitas, Bulog juga melakukan pengawasan terhadap berat beras yang akan disalurkan.
Rifki menjelaskan, beras dalam kemasan 50 kilogram dikemas ulang menjadi kemasan 10 kilogram. Setelah proses pengemasan, berat beras kembali ditimbang di gudang sebelum diangkut menuju titik bagi.
“Mulai dari mengemas ulang kemasan 50 kilogram menjadi kemasan 10 kilogram, penimbangan di gudang hingga diantarkan oleh JPL ke titik bagi di desa atau kelurahan. Sesuai ketentuan, beratnya 10 kilogram per karung,” jelasnya.
Distribusi ke Titik Bagi Ikut Diawasi
Setelah proses pengecekan di gudang selesai, pengawasan berlanjut pada tahap pengiriman. JPL membawa beras menuju titik bagi yang telah ditentukan di masing-masing desa atau kelurahan.
Menurut Rifki, tahapan tersebut menjadi bagian penting karena bantuan harus sampai kepada masyarakat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Bulog pun terus melakukan koordinasi dengan petugas di lapangan agar proses distribusi berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan penerima.
Apabila masyarakat menemukan persoalan terkait kualitas atau berat beras yang diterima, Bulog meminta penerima bantuan segera menyampaikan laporan.
“Apabila PBP ada keluhan, baik dari kualitas maupun kuantitas atau kurang timbangannya, para penerima manfaat bisa langsung melapor kepada petugas kami yang berada di desa atau kelurahan,” tegas Rifki.
Laporan dari masyarakat akan menjadi bahan pengecekan sekaligus evaluasi untuk perbaikan penyaluran berikutnya.
Kritik dan Masukan Jadi Bahan Evaluasi
Bulog Ciamis juga menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun forum pemerhati yang ikut memantau pelaksanaan program bantuan pangan.
Rifki mengapresiasi masukan yang diberikan karena dinilai dapat membantu Bulog melihat persoalan di lapangan secara lebih menyeluruh.
“Kami terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Ciamis. Kami juga mengucapkan terima kasih atas masukannya dari forum pemerhati yang ada di Kabupaten Ciamis. Itu semua menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ungkapnya.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara program. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar setiap persoalan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Armada JPL Bermasalah Administrasi Tak Lagi Digunakan
Salah satu bentuk tindak lanjut evaluasi dilakukan terhadap armada JPL yang sebelumnya menjadi sorotan karena persoalan kelengkapan administrasi kendaraan.
Rifki memastikan armada yang bermasalah secara administrasi tersebut kini sudah tidak digunakan untuk mendukung distribusi bantuan pangan.
“Untuk armada JPL yang kemarin bermasalah dengan kelengkapan administrasi, beberapa hari ke belakang sudah diputuskan armada tersebut sudah tidak digunakan lagi,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan bentuk respons Bulog terhadap masukan yang diterima sekaligus bagian dari upaya menjaga pelaksanaan program nasional tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Langkah ini sebagai wujud bahwa kami menerima saran dan kritikan demi menyukseskan program nasional ini,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang dilakukan mulai dari gudang, proses pengemasan dan penimbangan hingga pengiriman ke titik bagi, Bulog Ciamis berupaya memastikan bantuan pangan beras yang diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas dan kuantitas bantuan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penyaluran Banpang di Kabupaten Ciamis. (Nay Sunarti)
