Dejurnal.com, CIAMIS – Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya mengungkap adanya perbedaan angka stunting antara hasil survei pemerintah pusat dengan pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Hal itu disampaikan Bupati Herdiat saat menyambut kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., dalam agenda Temu Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) MBG 3B Kabupaten Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Di hadapan Menteri Wihaji, bupati mengatakan persoalan akurasi data menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mempercepat penanganan stunting di daerah.
Bupati menuturkan berdasarkan hasil survei SSGI, angka stunting di Kabupaten Ciamis tercatat sekitar 20,23 persen.
Sementara itu, pendataan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Posyandu menunjukkan angka yang jauh berbeda, yakni sekitar 4,4 persen.
Perbedaan tersebut, kata bupati, tidak ingin disikapi hanya dengan perdebatan mengenai angka. Pemkab Ciamis justru melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami tugaskan semua OPD mempunyai kecamatan binaan, khusus untuk percepatan penanganan stunting. Data dari Posyandu yang kami terima, insyaallah akurat, sekitar 4,4 persen,” ujarnya.
Untuk memperkuat validasi, Pemkab Ciamis melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door.
Langkah tersebut dilakukan agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi keluarga dan anak yang membutuhkan penanganan.
Bupati Herdiat memastikan perbedaan hasil pendataan tersebut dapat diklarifikasi dan diselaraskan dengan data pemerintah pusat.
“Kami akan mencoba mencocokkan antara hasil SSGI dengan data yang kami miliki. Kami melakukan sensus door to door. Mudah-mudahan bisa diluruskan,” katanya.
Lebih lanjut Bupati Herdiat menegaskan, persoalan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti bekerja.
Meski ruang fiskal daerah semakin terbatas, upaya penanganan stunting tetap berjalan melalui kolaborasi pemerintah, kader, masyarakat dan seluruh perangkat daerah.
“Kalau dari sisi materi kami angkat tangan, tetapi kalau untuk kerja, kami siap,” tegasnya.
Ciamis Punya 199 SPPG
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga menyampaikan sejumlah kondisi Kabupaten Ciamis kepada Menteri Wihaji. Salah satunya terkait pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Saat ini, Kabupaten Ciamis memiliki 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan SPPG tersebut menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Bupati Herdiat menekankan agar berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan keluarga, kependudukan, kesehatan dan pemenuhan gizi dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat paling bawah.
Menurutnya, kader di lapangan memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Data dan kondisi yang mereka temukan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi.
Mayoritas Masyarakat Ciamis Petani
Di hadapan Menteri Wihaji, Bupati Herdiat juga memperkenalkan secara singkat kondisi Kabupaten Ciamis.
Saat ini Ciamis memiliki 27 kecamatan. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Herdiat menyebut sekitar 60 persen masyarakat Ciamis merupakan petani.Kondisi tersebut membuat sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Selain beras, Ciamis juga memiliki potensi peternakan serta perkebunan kopi, baik robusta maupun arabika.
“Mayoritas masyarakat kami petani. Alhamdulillah, sampai saat ini Ciamis sudah swasembada beras, juga swasembada daging. Kopi juga tumbuh subur di Ciamis, baik robusta maupun arabika,” ungkapnya.
Bupati Herdiat juga menyampaikan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Ciamis. Dari total 265 unit, sebanyak 120 unit disebut telah selesai, 86 unit masih dalam tahap pembangunan dan penyelesaian, sementara 59 unit lainnya masih menghadapi kendala, terutama terkait lahan.
Anggaran Terbatas, Gotong Royong Tetap Kuat
Persoalan fiskal daerah turut menjadi bagian yang disampaikan bupati. Ia mengakui kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan setelah pandemi Covid-19.
Menurutnya, dampak pandemi masih terasa hingga sekarang. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menghadapi efisiensi anggaran sekitar Rp174 miliar tahun ini.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Ciamis harus lebih selektif dalam menjalankan program pembangunan. Namun, bupati mengatakan keterbatasan anggaran justru membuat pemerintah semakin mengandalkan kekuatan masyarakat.
Ia mengaku bangga melihat budaya gotong royong masyarakat Ciamis yang tetap kuat.
“Saya sempat putus asa menghadapi kondisi sekarang. Tapi saya malu sendiri kepada masyarakat. Gotong royong masyarakat Ciamis luar biasa, peran serta dalam pembangunan juga sangat luar biasa,” katanya.
Kekuatan masyarakat tersebut, lanjut bupati, juga terlihat dalam upaya menjaga lingkungan. Ciamis berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten kecil terbersih tingkat ASEAN.
Dikatakan bupati capaian tersebut tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari rumah.
Sekitar 80 persen sampah disebut telah diupayakan terurai dari sumbernya sebelum masuk ke sistem pengelolaan berikutnya, termasuk melalui bank sampah. Pengelolaan tersebut juga mulai diarahkan pada sistem digital.
“Kami hanya mengimbau dan mengajak masyarakat agar sampah bisa diolah mulai dari rumah,” ujarnya.
Temu Kader Jadi Ruang Penguatan Program
Kunjungan Menteri Wihaji ke Kabupaten Ciamis dalam agenda Temu Kader TPK MBG 3B menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kader di lapangan.
Bupati Herdiat menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Wihaji beserta istri dan jajaran di Kabupaten Ciamis.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Selamat datang di Kabupaten Ciamis. Hatur nuhun Pak Menteri beserta istri dan jajaran sudah hadir di Tatar Galuh. Ini suatu kehormatan bagi kami,” tuturnya.
Bagi Pemkab Ciamis, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Ketepatan data, pendampingan keluarga, peran kader serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Bupati Herdiat pun memastikan Pemkab Ciamis akan terus melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan sebagai bagian dari upaya memperjelas kondisi stunting sekaligus memperkuat langkah penanganannya. (Nay Sunarti)
