Dejurnal.com, CIAMIS. Pencegahan stunting membutuhkan kerja yang dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Di titik inilah peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi penting karena para kader berhadapan langsung dengan keluarga dan mengetahui kondisi masyarakat di lapangan.
Hal itu disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., saat menghadiri Temu Kader TPK dalam rangka program MBG 3B Kabupaten Ciamis di Gedung K.H. Irfan Hielmy Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan kader TPK dari 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis.
Di hadapan para kader, Wihaji memberikan apresiasi terhadap kerja pendampingan yang dilakukan hingga tingkat keluarga. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena mereka bukan hanya berhadapan dengan data, tetapi juga melihat secara langsung kondisi keluarga yang didampingi.
“Ini para pahlawan keluarga di Indonesia. Karena ibu-ibu inilah yang mengetahui persis suasana kebatinan rakyat paling bawah,” ujar Wihaji.
Menurut Wihaji, pekerjaan kader TPK tidak sederhana. Pendampingan masyarakat dilakukan dalam berbagai kondisi, mulai dari keterbatasan waktu hingga tantangan ketika harus turun langsung ke lapangan.
Namun, kedekatan dengan masyarakat tersebut menjadi kekuatan dalam mendeteksi persoalan keluarga sekaligus memastikan intervensi pemerintah sampai kepada sasaran.
Cegah Stunting Tak Menunggu Anak Lahir
Wihaji menegaskan pencegahan stunting harus dilakukan dari hulu. Karena itu, pendampingan tidak boleh baru dimulai ketika anak mengalami persoalan pertumbuhan.
Sasaran pendampingan TPK mencakup calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga anak balita.
“Harapannya, calon pengantin didampingi sejak awal supaya ketika menikah dan kemudian hamil, kondisi keluarga sudah dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Pendampingan dilakukan melalui verifikasi data, edukasi, pemantauan kesehatan dan gizi, serta pengawalan perkembangan keluarga. Perhatian khusus diberikan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi salah satu fase penting dalam pertumbuhan anak.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat persoalan dapat dikenali lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih serius.
Wihaji juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan stunting berkaitan erat dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, keluarga menjadi salah satu titik penting yang harus mendapat perhatian dalam program pembangunan.
Di sela kegiatan, Wihaji juga memberikan hadiah kepada sejumlah kader TPK yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukannya. Salah satu hadiah yang diberikan berupa uang tunai Rp1 juta.
Bupati Herdiat Sampaikan Perkembangan MBG
Sementara itu, Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Ciamis.
Bupati Herdiat memaparkan kondisi Kabupaten Ciamis yang memiliki 27 kecamatan, 258 desa dan tujuh kelurahan.
Menurutnya, sebagian besar masyarakat Ciamis bekerja di sektor pertanian. Selain pertanian, Ciamis juga memiliki sejumlah komoditas unggulan, termasuk beras dan kopi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Herdiat turut menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis.
Ia menyebut sebanyak 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, 80 SPPG di antaranya sudah beroperasi.
Bupati Herdiat juga menyinggung persoalan data stunting di Kabupaten Ciamis. Ia mengatakan masih terdapat perbedaan antara angka yang dihasilkan melalui survei dengan data yang dihimpun pemerintah daerah melalui pendataan di tingkat lapangan.
“Data dari posyandu, Insyaallah akurat. Hanya 4,4 persen antara hasil survei dengan data kami. Kami bukan survei, tapi kami sensus,” ujar Herdiat.
Pemkab Ciamis, kata bupati, terus mendorong keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penurunan stunting.
Koordinasi dan pembinaan dilakukan melalui kecamatan agar intervensi terhadap keluarga sasaran dapat dilakukan secara lebih terarah.
Tiga Unsur Bergerak Bersama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis, dr. H. Yoyo, MM.Kes., mengatakan Temu Kader TPK tersebut diikuti perwakilan kader dari 27 kecamatan.
Ia menjelaskan, TPK terdiri dari tiga unsur, yakni kader kependudukan dan keluarga berencana, kader kesehatan, serta kader pemberdayaan masyarakat.
Ketiganya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam pendampingan keluarga. Mulai dari pendataan pasangan usia subur, pemantauan kesehatan ibu dan anak, pemberian edukasi, hingga mengawal intervensi pemerintah di lapangan.
Pada 2026, kader TPK Ciamis juga berkomitmen mengawal Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan pelaksanaan protokol MBG 3B.
Program MBG 3B menyasar tiga kelompok, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Yoyo mengatakan, kader memiliki tugas penting untuk memastikan asupan gizi yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh kelompok yang menjadi sasaran.
“Memastikan bahwa setiap gram asupan gizi yang disalurkan pemerintah benar-benar dikonsumsi oleh sasaran yang tepat, terdata dengan valid, dan dievaluasi perkembangannya setiap bulan,” katanya.
Temu Kader TPK di Ciamis menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para kader di tingkat masyarakat.
Dengan keterlibatan kader sejak tahap persiapan keluarga hingga pemantauan tumbuh kembang anak, pemerintah berharap upaya pencegahan stunting dan pelaksanaan MBG 3B dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Pada akhirnya, keberadaan kader di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan keluarga tidak berhenti pada program, tetapi benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan pendampingan.
