CIAMIS, deJurnal,- Pemerintah Kabupaten Ciamis resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/694-Org/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Ciamis.
Kepala Bagian Organisasi Setda Ciamis, Muhammad Iskandar, S.STP., M.Si., menjelaskan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penerapan pola kerja fleksibel di instansi pemerintah daerah.
“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN kini dapat dilakukan secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat di temui di kantornya. Rabu (15/04/2026)
Dalam surat edaran tersebut kata Iskandar ditegaskan pelaksanaan WFH bagi ASN di lingkungan Pemkab Ciamis diberlakukan setiap hari Jumat.
Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak surat edaran disosialisasikan dan akan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
“Adapun tujuan penerapan WFH ini antara lain untuk membatasi mobilitas kerja, serta menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), konsumsi listrik, dan biaya operasional lainnya di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjaga disiplin dan profesionalitas kerja.
Mereka harus tetap aktif dalam komunikasi kedinasan, serta menggunakan aplikasi berbasis lokasi dan waktu sebagai bukti kehadiran dan kinerja.
Selain itu, ASN yang menjalankan WFH juga harus siap sewaktu-waktu dipanggil untuk melaksanakan tugas di kantor apabila diperlukan.
Iskandar mengungkapkan tidak seluruh ASN dapat melaksanakan WFH. Sejumlah jabatan dan unit layanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO), di antaranya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Ahli Madya, Lurah, Unit layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan (BPBD), Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
Dan sejumlah layanan diantaranya Layanan kebersihan dan persampahan(DPRKPLH) Layanan administrasi kependudukan (Disdukcapil), Layanan perizinan (DPMPTSP), Layanan kesehatan (RSUD, Puskesmas, Labkesda, Farmasi), Layanan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SKB), Layanan pendapatan daerah (Bapenda), serta unit pelayanan publik lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
Untuk ASN di luar pejabat dan unit layanan yang dikecualikan minimal 50 persen melaksanakan WFH
“Untuk pengaturan teknisnya diserahkan kepada masing-masing kepala perangkat daerah, dengan tetap memastikan target kinerja tidak terganggu,” ungkapnya
Pengukuran kinerja ASN dilakukan berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dipantau secara berjenjang oleh atasan langsung.
Iskandar menambahkan selain pengaturan pola kerja, surat edaran juga menekankan efisiensi penggunaan sumber daya.
ASN diminta untuk membatasi perjalanan dinas, mengurangi penggunaan kendaraan dinas berbasis BBM, beralih ke transportasi ramah lingkungan, mematikan perangkat listrik saat WFH, menghitung dan melaporkan efisiensi anggaran operasional
“Setiap perangkat daerah juga diwajibkan melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan ini kepada Bupati Ciamis melalui instansi terkait secara berkala,” imbuhnya.
Kebijakan WFH tersebut diberlakukan tanpa batas waktu tertentu dan akan terus dievaluasi, penerapan fleksibilitas kerja harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
“Intinya, fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kinerja. Justru harus semakin efektif dan efisien,” pungkas Iskandar. (Nay Sunarti)
