Dejurnal.com, Bandung – Kabupaten Bandung memang memilki laboratorium lingkungan terbaik di Indonesia, tapi tempatnya masih menyatu dengan kantor pelayanan masyarakat di Kantor DLH. Karenanya, rencananya di tahun 2022, Pemda akan membangun gedung lab yang terpisah dari Kantor DLH agar lebih representatif.
Demikian dikatakan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna pada rmomen memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sabtu (5/6/2021).
Menurut bupati, gedung baru untuk Labling DLH Kabupaten Bandung itu diperlukan agar lebih representatif dan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kebutuhan labling.”Gedung lab selain harus representatif juga harus lebih luas dan lebih steril, sehingga perlu pemindahan tempat dari yang ada saat ini,” kata Dadang Supriatna.
Pemkab.juga, lanjut Dadang Supriatna,.akan memperbaiki semua sistemnya, kaitan dengan limbah baik yang B3, maupun air permukaan, termasuk soal polusi udara. “Kita optimalisasikan sehingga pencemaran tidak terjadi lagi di Kabupaten Bandung,” terangnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kusuma menambahkan, labling milik Pemkab Bandung saat ini statusnya sudah merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Labling ini berfungsi untuk uji analisa dan monitoring lingkungan. Penggunanya bukan saja untuk Pemkab Bandung, melainkan dari daerah lain atau pihak swasta yang belum memiliki labling.
“Karena statusnya sudah BLUD dari yang tadinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, Pak Bupati memikirkan untuk pengalihan tempat labling ini, agar pelayanannya lebih optimal dengan gedung lab yang lebih representatif dan lebih luas. Apalagi kita memang punya labling milik pemda level kabupaten yang terbaik di Indonesia,” kata Asep.
Asep mengakui labling milik Pemkab Bandung merupakan salah satu labling terbaik di Indonesia, dengan selalu mendapatkan predikat excellent dari lembaga penguji.
“Lab itu kan ada akreditasinya. Jadi, setiap tahun selalu ada surveilance, lab kita diakreditasi ulang oleh berbagai lembaga, salah satu yang menguji itu lembaga Profily dari Amerika Serikat, sehingga kita mendapat sertifikat akreditasi internasional,” ungkap Asep.
Dari hasil akreditasi itu Lablink DLH Kab Bandung juga sudah tiga tahun berturut-turut selalu mendapat predikat excellent.
“Setiap tahunnya juga standarisasi SNI, ISO, SOP itu kita bisa pertahankan dan mendapat predikat excellent,” imbuhnya.
Saat masih berstatus UPTD, lanjut Asep, Labling DLH ini bisa mendatangkan pendapatan aseli daerah (PAD) karena ada pelayanan, dan tarifnya. Labling DLH ini terakhir bisa berkontribusi Rp1,7 miliar ke PAD.
“Namun setelah jadi BLUD, pemasukan dari pelayanan tidak lagi disetor ke kas daerah, tapi bisa menutupi biaya operasional lab, biaya akreditasi, pembelian bahan kimia, obat, biaya pemeliharaan, dan biaya personil,” kata Asep. *** Sopandi
