Dejurnal.com, Bandung – Anggota DPRD dari Fraksi PKS Tedi Surahman mengatakan, ada 5 variabel dalam menentukan pagu indikatif anggaran di tiap kecamatan, yakni variabel dasar, pajak, ekonomi, sosial, dan variabel sarana prasarana dasar.
Hal ini disampaikan Tedi Surahman seusai melaksanakan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Dayeuhkolot, Kamis (10/2/2022). Bersama ke-8 anggota DPRD se daerah pilihan 2, Tedi mengakhiri monev di 4 kecamatan.
Tedi melanjutkan, tiap variabel ada nilai-nilainya, kemudian dijumlahkan, terjadi pembagi tiap wilayah. “Besarnya pagu tiap wilayah tergantung berapa besar dan koefisien dari masing-masing variabe, besarnya variabel yang mana,” ujarnya.
Kecamatan Dayeuhkolot, terang Tedi kebetulan dari angka sebelumnya turun, drastis lima puluh persen lebih, dari Rp 9 miliar menjadi Rp 3,7 miliar. “Ini harus jadi catatan, kenapa seperti itu? Karena kalau dilihat variabel dasar, jumlah penduduk tidak jauh beda dengan yang lain, kemudain luas wilayah juga. Bandingkan saja dengan yang lain,” imbuhnya.
Berarti yang jumlah penduduknya yang paling banyak, dan luas wilayahnya paling gede, itu yang akan menentukan besarnya tamabahan pagu indikatif. “Tapi ada tambahan lain ekonomi, sosial, misalkan kemiskinan, rutilahu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi penentu berapa besar anggaran yang diberikan kepada tiap kecamatan, ” ujarnya.
Tedi Surahman menambahkan, Karena kecilnya pagu indikatif Kecamatan Dayeuhkolot yang hanya Rp 3,7 miliar, sementara usulan lebih dari Rp 6 miliar, maka sisanya masuk melalui pintu DPRD.
“Ada SIPD yang dientri sampai tanggal 25 Februari 2022. Supaya bisa kecover untuk semuanya,, ” tandas Tedi Surahman.
Tedi juga memberi catatan, karena di Kecamatan Dayeuhkolot ada satu kelurahan. Menurutnya. “Sama di daerah lainnya yang ada kelurahan harus juga jadi perhatian karena tidak punya anggaran desa seperti desa yang lain. Berarti harus ada anggaran khusus. Misalkan diberikan ambulan. Kalu desa kan bisa membeli, kelurahan dari maan? Karena kelurahan anggarannya ada di kecanatn,” bebernya.
Tedi Surahman bersyukur Insentif RT RW dan desa ada kenaikan. “Sekarang alhamdulillah sudah dianggarkan untuk kelurahan. Tinggal ada lagi, kalau kemarin desa dapat bantuan kendaraan operasional, kalau kelurahan tidak ada. Mungkin kelurahan ada kendaraan untuk lurhanya. Itu yang harus jadi catatan,” katanya.
Menurut Tedi, kelurahan perlu ada perhatian juga supaya tidak menjadi anak tiri di Kabupaten Bandung. “Anggaran kelurahan itu disemuanya di kecamatan. Kalau dulu terpisah, sekarang DPA-nya kecamatan. Jadi tergantung kecamatan, ” imbuhnya.
Menyikapi turunnya pagu indikatif anggaran itu karena untuk menunjang visi misi Bupati,
Tedi menjelaskan, memang bupati punya program tersendiri, program prioritas sehingga anggaran dialih-alihkan ke visi misi bupati.
“Untuk mewujudkan visi misi kan harus ada anggaran, akhirnya anggaran yang rutin biasa digeser. Kita selama programnya untuk kepentingan masyarakat, silahkan tidak apa-apa dianggarkan, tetapi harus diback up dengan peningkatan pendapatan. Naikan PAD-nya, digenjot. Potensi Kabupaten Bandung besar. Kemarin di detik-detik terakhir saja kita bisa menambah Rp 58 miliar. Insyaaloh bisa naik di Kabupaten Bandung, ” pungkasnya. ***Sopandi
