Dejurnal.com, Garut – Menelisik polemik terkait dengan adanya Pengambilalihan Saham terhadap PT. Danbi Internasional yang berkedudukan di Kabupaten Garut, oleh Pemegang Saham Daux International Limited berkedudukan di Hongkong, sontak membuat sebagian pekerja merasa khawatir dengan nasib atas hubungan ketenagakerjaannya.
Guna mengantisipasi kekhawatiran itu akhirnya melakukan pengaduan dan meminta pendampingan hukum ke Kantor Hukum “Hanung Prabowo & Partners”.
Menurut Hanung Prabowo terkait hal tersebut diatas ini sangat mendasar pasalnya tentu ada sebab akibat yang dikarenakan beberapa hal sebagai berikut, saat ditemui disalah satu cafe kenamaan di Kabupaten Garut, (24/07/2022).
“Kesatu bahwa surat edaran terkait hal pengumuman rencana peralihan saham tersebut yang tertanggal 25 Maret 2022,” ujarnya.
Hal tersebut, lanjut Hanung, bersamaan dengan tanggal diadakannya perundingan diskusi antara perwakilan perusahaan dengan pihak perwakilan serikat pekerja yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh SPSI, bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 125 ayat (6) dan Pasal 127 ayat (2) yang menyatakan (seluruh pekerja wajib mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan rancangan akuisisi setidaknya 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.
“Kedua bahwa hingga hari ini, terkait dengan kejelasan informasi secara detail terkait dengan rancangan akuisisi dari perusahaan, terkait tanggal resminya proses peralihan saham dan berapa besar nilai saham yang dialihkan tersebut masih abu-abu dan tidak jelas,” tuturnya.
Lanjut Hanung, Ketiga setelah PKB berakhir di tahun 2024 tentunya Direksi yang baru akan memberlakukan aturan yang baru, dan khususnya juga yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaannya, jika aturan baru yang akan diberlakukan oleh Direksi yang baru ternyata tidak sesuai dengan keinginan para pekerja apakah Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja perubahan atas Pasal 154 A ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan akan tetap diberlakukan?
“Jika pekerja meminta PHK sesuai atas haknya karena tidak setuju dangan aturan yang baru tersebut, pihak mana yang akan bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja tersebut?,” Ujarnya.
Dikatakan oleh Hanung berdasarkan keterangan dan keluhan dari beberapa pekerja serta hasil dari investigasi kami selama ini, bahwa PT. Danbi International juga telah / sedang terjadi pelanggaran aturan terkait ketenagakerjaan.
“Adanya ketidakjelasan terkait struktural manajemen di perusahaan. Bahwa Pihak Perusahaan membebankan pekerjaan tambahan untuk dikerjakan dirumah, dan adanya ketidakjelasan soal upah pokok khususnya kepada pekerja borongan. Serta tidak dibayarkannya upah lembur kepada pekerja, khususnya kepada pekerja yang lembur pada tanggal 26 Mei 2022 dan tanggal 01 Juni 2022. Dan bahkan tidak dibayarkannya atas upah lembur kepada beberapa pekerja pada seksi tertentu untuk waktu tambahan atau overtime. Begitu juga adanya prihal ketidakjelasan prosedural cuti tahunan, dimana banyak pekerja yang dipaksakan
untuk mengambil cuti tahunan dan oleh perusahaan dalam kondisi tertentu,” paparnya.
Terkait hal tersebut Hanung Prabowo selaku Kuasa Hukum dari Para Pekerja mengatakan, tentunya hal diatas tidak sesuai dengan isi dari surat pernyataan direksi nomor 0114/IV/DB/SK/2022 tanggal 25 April 2022, menyatakan bahwa kondisi perusahaan saat ini baik-baik saja, hal tersebut tentu sangat bertolak belakang.
“Dari uraian diatas tentu ini ada beberapa hal diantaranya telah berlangsung sekian lama, dalam hal ini tentunya menunjukan kepada kita semua, bahwa pihak instansi pengawas ketenagakerjaan selama ini dan dianggap tidak maksimal didalam bekerja sesuai dengan fungsinya, hal ini terjadi didepan mata dan bahkan kondisi ini telah berlangsung lama, kenapa tidak ada tindakan tegas, dan atau sanksi dari pengawas ketenagakerjaan selama ini?”. Paparnya.
Ketika ditanya soal apa saja yang harus dilakukan pengawas ketenagakerjaan, dikatakan oleh Hanung, kita ketahui bersama bahwa segala hal yang bersifat normatif menjadi hal kewenangan dari Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal ini Pihak UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, bahkan mereka seharusnya dapat menerbitkan Nota Pemeriksaan agar menjadi efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang lainnya, akan tetapi sepertinya hal tersebut jauh dari harapan,” Ungkapnya.
Menurut Hanung Prabowo selaku dari Kuasa Hukum Para Pekerja PT. Danbi bahwa ketidak jelasan informasi dan kurangnya transparansi dari perusahaan dalam proses pengambilalihan saham perusahaan, akhirnya ini menimbulkan kekhawatiran dikalangan para pekerja, yang kemungkinan terpahitnya adalah dikarenakan ketidakjelasan pihak mana yang akan bertanggung jawab, jika hal sampai terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar.
Ini jelas akan jadi dampak besar bahkan akan sangat mengangu stabilitas ekonomi, sosial dan politik, bahkan ini akan lebih kencang dari banjir bandang, ini urusan perut bos ada ribuan Warga Garut loh, yah boleh kan saya menduga akibat persaingan bisnis dua perusahaan PMA (Pabrik Bulu Mata ) ini, mereka membuat seolah pengambilalihan saham dari PT. Danbi Internasional oleh Daux International Ltd di Hongkong, yah berharap pemerintah membuka mata lebar – lebar soal ini kan Warga Kita (Para Pekerja ) nantinya jadi korban, kalau pabrik ditutup mereka tinggal pulang kampung,” Pungkasnya.
Terkait hal itu, Bagian HRD dan Manajeman PT Danbi Internasional belum memberikan keterangan resmi terkait hal itu, saat ditemui dejurnal.com terkesan tak ingin memberikan komentar.***Yohannes
