• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Sabtu, November 21, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in OpiniKita

Pernyataaan Sikap GMM Disoal, Begini Pendapat Ketua Gardah Kuningan

bydejurnalcom
Kamis, 22 September 2022
Reading Time: 2 mins read
Pernyataaan Sikap GMM Disoal, Begini Pendapat Ketua Gardah Kuningan
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Kuningan – Ketua Gardah Kabupaten Kuningan Dadan Somantri Indra Santana, SH berpendapat bahwa adanya kalimat “Jika Pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden wajib bertanggungjawab dengan mundur dari jabatannya” yang disampaikan peserta aksi Gerakan Masyarakat Melawan (GMM) pada hari senin tanggal 19 September 2022 dihadapan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, bukanlah kalimat yang Inkonstitusional atau pernyataan yang melanggar hukum, akan tetapi itu sebagai bentuk ekpresi kekecewaan atas kenaikan harga BBM atau keritik terhadap pemerintah dan merupakan aspirasi rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

“Menyampaikan kritik dan ataupun menyanjung pemerintah yang sedang berkuasa adalah merupakan kebebasan berpendapat yang tidak boleh untuk dihalang-halangi oleh siapapun,” tandas Dadan, Kamis (22/9/2022).

Menurutnya, kalau mengkeritik penguasa dilarang maka sudah semestinya penyanjung penguasa juga harus dilarang.

BacaJuga :

Perkuat Sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kapolres Purwakarta Dorong Event dan UMKM Lokal Lebih Aman dan Berkembang

Sempat Kabur Ke Sukabumi Pelaku Penganiayaan Berhasil Diamankan Polres Purwakarta

Mohammad Ijudin Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Ciamis, Bawa Pesan Kekaryaan

Rumusan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” dan kemudian dipertegas dengan Pasal 28I ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

“Dengan demikian kebebasan berpendapat dan kebabasan untuk menyatakan pikiran, baik itu memuji kekuasaan, atau mengkritik kekuasaan adalah hak warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar,” tegas aktifis yang berprofesi sebagai advokat ini.

Dadan melanjutkan, kalimat ”Jika Pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden wajib bertanggungjawab dengan mundur dari jabatannya” pada isi Pernyataan Sikap nomor 3 (tiga) yang disampaikan oleh peserta aksi Gerakan Masyarakat Melawan telah sesuai dengan Konstitusi dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana ataupun makar.

“Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI maka kata ”wajib” yang tertuang pada surat pernyataan tersebut dapatlah diartikan sebagai kata ”sudah semestinya” ataupun kata ”harus”. dan bukanlah kata ”wajib” sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan syariat Islam,” terangnya.

Terlebih lagi, lanjut Dadan, apabila permintaan Presiden mundur dari jabatannya adalah merupakan tindak pidana, maka Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian Presiden tentunya dapat juga dianggap sebagai panduan untuk berbuat tindak pidana.

“Saat ini menurut pandangan saya bukan lagi persoalan ditandatangani atau tidaknya, ataupun diterima atau tidaknya Surat Pernyataan Sikap peserta aksi GMM oleh Ketua dan sebagian Anggota DPRD Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Melainkan, tambahnya, ada hal yang jauh lebih penting dari itu yang harus kita sikapi. Yaitu ketika Ketua dan Beberapa Anggota DPRD Kabupaten Kuningan menyatakan di medsos You Tube, yang pada intinya menyatakan bahwa kalimat pada isi Surat Pernyataan Sikap GMM pada nomor 3 (tiga) adalah Inkonstitusional.

“Kenapa saya katakana ini jauh lebih penting, mengingat pernyataannya di Chanel You Tube tersebut telah menyesatkan warga masyarakat dan mencederai nilai-nilai demokrasi di negara kita,” pungkasnya.***Red

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Tangani Stunting, Si Bening Dilaunching di Kecamatan Genuk

Next Post

Selain Menghubungkan Dua Desa, Jembatan Apung Calingcing Bisa Jadi Destinasi Wisata

Related Posts

Dari PAAREDI CEKAS hingga JUPITER, Program PKK Ciamis Disorot BINWIL Jabar
deNews

Dari PAAREDI CEKAS hingga JUPITER, Program PKK Ciamis Disorot BINWIL Jabar

Jumat, 20 November 2026
Ciamis Pulang dengan Perak, Gagal Rebut Emas Sepak Bola Porprov Jabar 2026
deNews

Ciamis Pulang dengan Perak, Gagal Rebut Emas Sepak Bola Porprov Jabar 2026

Jumat, 20 November 2026
FKUB Purwakarta Tampil di Forum Internasional INSPIRE 2026, Angkat Kerukunan Lintas Agama Berbasis Lingkungan
Nasional

FKUB Purwakarta Tampil di Forum Internasional INSPIRE 2026, Angkat Kerukunan Lintas Agama Berbasis Lingkungan

Jumat, 20 November 2026
Perkuat Sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kapolres Purwakarta Dorong Event dan UMKM Lokal Lebih Aman dan Berkembang
deEdukasi

Perkuat Sinergi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, Kapolres Purwakarta Dorong Event dan UMKM Lokal Lebih Aman dan Berkembang

Jumat, 20 November 2026
Sempat Kabur Ke Sukabumi Pelaku Penganiayaan  Berhasil Diamankan Polres Purwakarta
Hukum dan Kriminal

Sempat Kabur Ke Sukabumi Pelaku Penganiayaan Berhasil Diamankan Polres Purwakarta

Jumat, 20 November 2026
Mohammad Ijudin Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Ciamis, Bawa Pesan Kekaryaan
deNews

Mohammad Ijudin Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Ciamis, Bawa Pesan Kekaryaan

Jumat, 20 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Dana CSR Perusahaan Kandang Ayam Manggis Kepada Warga Jamali Belum Signifikan?

Minggu, 3 November 2019

Terkait CSR Peternakan Ayam Manggis, Tak Seorang Pun Mengaku Terima Signifikan

Sabtu, 9 November 2019

KabarDaerah

Dishub Subang : Pengumuman Hasil Uji KIR Bus Warga Baru, Tunggu Perpanjangan Izin Trayek Dari Kemenhub

Rabu, 4 November 2020
Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto

Anggota DPRD Ikut Mendamping Cabup Kampanye Harus Kantongi Izin Cuti

Jumat, 16 Oktober 2020

Ingat! 13 Agustus 2024, Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Garut Hasil Pileg 2024

Minggu, 4 Agustus 2024

Pilkades Serentak 2023, Pemkab Garut Anggarkan Rp 5,2 Miliar

Senin, 9 Januari 2023

Cegah Kecelakaan Pelajar, Disdik Ciamis Gencarkan Larangan Motor untuk Siswa SD-SMP

Senin, 5 Mei 2025

Pemkab Garut Siapkan Jaminan Sosial Bagi 70 Persen Warga Terdampak Covid-19

Rabu, 6 Mei 2020

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste