• Garut
  • Karawang
  • Purwakarta
  • Bandung
  • Ciamis
  • Cianjur
  • Subang
  • Sukabumi
  • indramayu
No Result
View All Result
  • Login
deJurnal.com
Jumat, November 20, 2026
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel
No Result
View All Result
deJurnal.com
No Result
View All Result

in deNews

Terkait Kasus Pokir, KRAK Desak APH Panggil Mantan Sekda Garut

bydejurnalcom
Jumat, 16 Agustus 2019
Reading Time: 3 mins read
ShareTweetSend

Dejurnal.com, Garut – Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pokok- pokok pikiran (pokir) DPRD Garut sampai saat ini masih menjadi polemik, pemanggilan para anggota DPRD dan pejabat Pemda pun terus dilakukan oleh Kejari Garut guna diperiksa dan dimintai keterangannya.

Ketua Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Rizal Mardiansyah menuturkan kepada awak media, guna mempercepat penyelidikan, harusnya APH segera memanggil mantan Sekda Garut yang pada sat itu menjabat guna dimintai keterangan.

BacaJuga :

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak

Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat

“Karena beliau selaku pejabat dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selaku kuasa pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang,” ungkapnya.

Menurut Rizal, dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala SKPKD dan kepala SKPD dikoordinir oleh Sekretaris Daerah. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, “Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah”. Selanjutnya penjelasan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.Di dalam pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah memegang dua jabatan fungsional, sebagai KPKD (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) dan memimpin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Jabatan sekretaris daerah selaku KPKD adalah pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan jabatan sekretaris daerah sebagai ketua TAPD adalah tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tugas sekretaris daerah selaku KPKD berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Adapun tugas sekretaris daerah selaku KPKD, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Oleh karena sekretaris daerah selaku KPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka sekretaris daerah selaku KPKD di dalam pelaksanaan tugas selaku KPKD, sekretaris daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah, vide pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sekretaris daerah selain melaksanakan tugas-tugas KPKD, sekretaris daerah melaksanakan pula tugas-tugas TAPD. Tugas-tugas dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.”

Selanjutnya, beberapa hal yang saya sajikan berkenaan dengan organisasi pengelolaan keuangan daerah “TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)” adalah sebagai berikut: a. Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (vide penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah); b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan, (vide pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011).

“Maka dari itu sangat krusial terhadap pemanggilan mantan sekda tersebut,” pungkasnya.***Yohanness

Ikuti Whatsapp Channel deJurnalcom
Previous Post

Dukung Program Sapa Warga, Diskominfo Latih Aparatur Kecamatan Hingga RW

Next Post

Riung Mungpulung Pemkab Karawang Sambut HUT-RI

Related Posts

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi
deNews

Tiga Kali Audiensi Ditunda, IWOI Garut Pertanyakan Keseriusan DPRD Tampung Aspirasi

Jumat, 20 November 2026
Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor
deNews

Posyandu di Ciamis Tak Lagi Urus Kesehatan, 1.623 Titik Disiapkan Layani Enam Sektor

Kamis, 19 November 2026
Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas
deNews

Ciamis Punya 226 Desa Mandiri, Penguatan Ekonomi Warga Jadi Prioritas

Kamis, 19 November 2026
Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh
deNews

Seluruh Wilayah Jabar Berisiko Tinggi Bencana, Kapolda Hengki Perintahkan Jajaran Siaga Penuh

Kamis, 19 November 2026
Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak
deNews

Lima Kemenangan Antar Ciamis ke Final, Tim Voli Putri Pulang dengan Perak

Kamis, 19 November 2026
Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat
deNews

Sat Reskrim Polres Garut Selidiki Dugaan TPPO dan Prostitusi Online, PSK Ditawarkan Melalui Aplikasi MiChat

Kamis, 19 November 2026

ADVERTISEMENT

DeepReport

Selain Diduga Lalai CSR, Peternakan Ayam Manggis Pandang Sebelah Mata Muspika Mande

Rabu, 6 November 2019

CSR Manggis, Masyarakat Jamali Kademangan Akan Audiensikan ke DPRD Cianjur

Jumat, 13 Desember 2019

KabarDaerah

Pemkab Purwakarta Rotasi Mutasi Puluhan Eselon

Jumat, 19 Juni 2020

Jelang Idul Adha 1446 H, Disnakan Ciamis Siapkan Tim Khusus dan Sosialisasi Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Syari’at

Rabu, 7 Mei 2025

HUT ke-80 PGRI : Ribuan Guru Ikuti Fun Walk di Kawasan Wisata Kamojang

Sabtu, 22 November 2025
Foto: diskusi Dishub, PT KAI , dan Masyarakat supaya meminimalisir kecelakaan perlintasan kereta Api Tak Berpintu

Upaya Dishub Ciamis Menanggulangi Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api

Sabtu, 8 Maret 2025

Berawal Saling Ejek di Medsos Berujung Tawuran di Subang, Satu Orang Tewas

Rabu, 17 September 2025

Jangan Terprovokasi Terhadap Berita Hoax UU Cipta kerja

Minggu, 11 Oktober 2020

deJurnal.com

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Patut Dibaca dan Perlu

  • dePrint
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Karir dan Peraturan Perusahaan Pers

Ikuti

No Result
View All Result
  • Beranda
  • deNews
  • dePraja
  • dePolitik
  • deEdukasi
  • deBisnis
  • deHumaniti
  • GerbangDesa
  • dejurnal channel

© 2025 dejurnal.com. All Right Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Tidak diperkenankan copy paste