Dejurnal.com, Bandung – Dalam beberapa waktu terakhir kasus kekerasaan seksual terhadap anak menjadi pemberitaan yang gencar di berbagai media. Ironisnya banyak media massa yang memberitakan secara gamblang baik identitas sekolah, maupun identitas pelaku.
Menyikapi hal ini, Ketua PWI Kabupaten Bandung Rahmat Sudarmaji mengingatkan agar wartawan mematuhi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dalam memberitakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.
“Dalam melakukan pemberitaan kekerasan seksual, wartawan harus berpedoman kepada PPRA,” ujar Rahmat, Jumat (10/12/ 2021).
Salah satu yang menjadi titik tekan, tidak mengungkap identitas korban anak, juga pelaku kekerasan terhadap anak. Tidak mengungkap sekolah tempat anak belajar, tempat domisili anak. Karena secara tidak langsung ini mengungkap identitas anak.
“Jangan sekali-sekali memberitakan lingkungan korban anak, baik itu kampung hamalan, atau sekolah tempat anak belajar. Begitu pun dengan mengungkap identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga harus dihindari,” terang Rahmat.
RSesuai dengan pasal 8 PPRA, tambah Rahmat wartawan tidak diperkenankan mengungkap identitas pelaku.
“Saya berharap khususnya untuk media siber yang telah menulis identitas sekolah maupun terduga pelaku kekerasan seksual untuk segera mencabut atau mengeditnya supaya sesuai dengan PPRA yang dikeluarkan oleh Dewan Pers,” tutupnya.
Semua ketentuan itu tertuang dalam pasal 8 PPRA, bahwa wartawan tidak diperkenankan mengungkap identitas pelaku.
Berikut isi 12 poin Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang harus selalu dipegang wartawan:
1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkapkan.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.***Sopandi
