Kamis, 25 Juli 2024
BerandadeNewsKemensos RI Harus Evaluasi PT. Pos Indonesia Terkait Mekanisme Penyaluran Beras Bansos...

Kemensos RI Harus Evaluasi PT. Pos Indonesia Terkait Mekanisme Penyaluran Beras Bansos Di Garut

Dejurnal.com, Garut – Keluhan para lurah dan kepala desa di Kabupaten Garut atas penyaluran beras kemensos 10 kg yang tidak disampaikan kepada warga namun ditumpuk di kantor kelurahan/desa dan membuat sibuk aparat kelurahan tanpa kewenangan jelas mendapat sorotan dari salah satu pemerhati sosial dan juga Wakil Ketua Aliansi Media Massa Nasional Indonesia (AMMNI) Kabupaten Garut, Y. Sitorus.

“Sejak awal saya mengikuti terus terkait Bansos Beras 10 Kg Kemensos RI, dari pengecekan ketersedian beras masih dalam karung 50 Kg, redbag dari Gudang Bulog Garut ke karung 10 Kg, Launching Perdana di Pendopo, zoom meeting secara virtual Kepala Bulog Jawa Barat, Kepala Pos Jawa Barat, dan Para Kepala Dinas Sosial Kota/ Kabupaten se Jawa Barat, sampai pendistribusian ke KPM oleh PT. Pos Indonesia yang bekerja sama dengan para supir armada truk dan Para Ojol (Ojeg Onlien) sehingga terjadi kerumunan masyarakat dari pagi sampai malam, salah satunya kasus di kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut,” Jelasnya kepada dejurnal.com, Sabtu (31/7/2021).

Sitorus mengatakan, semua ini diakibatkan begitu buruk manajemen PT. Pos Indonesia Kabupaten Garut dalam Pendistribusian beras 10 kg.

“Saya cek hari ini selepas magrib Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Garut, saat saya tanya ke salah satu pegawai kepala Pos sudah pulang. Sementara Masyarakat Garut masih banyak yang belum terima Bansos dari Kemensos, (bantuan tersebut baru tersalur sekitar 300 ton ), untuk itu saya diinformasikan baik ke Bupati, Sekda, Kadinsos, dan Kabid Limjamsos Dinas Sosial Kabupaten Garut, ” Ungkapnya.

Sitorus menegaskan Kepala Pos Indonesia Cabang Garut harus bisa mempertanggung jawabkan atas semua ini baik kerumunan yang jelas telah melanggar PPKM Darurat Covid-19, terlambatnya pendistribusian, jangan cari alasan ini itu, lah memang faktanya demikian kok. Bupati Garut selaku Kepala Daerah dan Ketua Satuan Gugus Tugas Covid-19, agar segera melaporkan ke Kementrian Sosial RI agar mengevaluasi kembali terkait kerjasama, Perum Bulog dan PT. Pos Indonesia,” Pungkas Sitorus.***Red

Anda bisa mengakses berita di Google News

Baca Juga

JANGAN LEWATKAN

TERPOPULER

TERKINI