CIAMIS, deJurnal,- Pemerintah Kabupaten Ciamis kian memantapkan langkah transformasi sektor pertanian dengan menjadikan kacang tanah sebagai komoditas unggulan baru yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Melalui Program Pengembangan Kacang Tanah Terintegrasi, Ciamis tidak hanya menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga membangun ekosistem agribisnis modern berbasis kemitraan dan kepastian pasar.
Komitmen ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Ciamis, Ape Ruswandana, dari Ruang ULP Sekretariat Daerah. Jumat (20/02/2026).
Rapat tersebut turut melibatkan perwakilan Kementerian Pertanian, perusahaan offtaker industri nasional, penyuluh pertanian, serta kelompok tani. Sinergi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memastikan program berjalan terukur, terarah, dan berkelanjutan.
Sekda Andang Firman Triyadi menegaskan, pengembangan kacang tanah di Ciamis dirancang sebagai model kemitraan agribisnis yang saling menguntungkan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa petani tidak lagi berjalan sendiri tanpa kepastian pasar.
“Yang kita bangun adalah sistem. Mulai dari penyediaan benih unggul, pendampingan budidaya, akses pembiayaan, hingga kepastian pembelian oleh offtaker industri nasional. Dengan pola ini, petani memiliki jaminan harga dan pasar,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Ciamis memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan masyarakat tani yang adaptif terhadap inovasi.
Dengan dukungan teknologi budidaya serta penguatan kelembagaan petani, produktivitas diharapkan meningkat signifikan.
Sebagai tahap awal, Desa Panjalu ditetapkan sebagai lokasi pengembangan dengan luas lahan tanam sekitar 50 hingga 200 hektare yang dikelola kelompok tani setempat.
Penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan lahan, komitmen petani, serta dukungan kelembagaan desa.
Kawasan tersebut akan menjadi pilot project pengembangan kacang tanah terintegrasi sebelum direplikasi di kecamatan lain.
Jika berhasil, model ini akan diperluas secara bertahap untuk memperkuat posisi Ciamis sebagai sentra produksi kacang tanah di tingkat Jawa Barat.
Kepala DPKP Ciamis, Ape Ruswandana, menjelaskan peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen menjadi prioritas utama. Pendampingan teknis akan dilakukan secara intensif, termasuk pengaturan pola tanam, penggunaan pupuk berimbang, hingga penanganan pascapanen.
“Kami ingin memastikan hasil panen sesuai standar industri, baik dari sisi kadar air, ukuran biji, maupun kualitas keseluruhan. Dengan begitu, daya saing produk kacang tanah Ciamis semakin kuat,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan koperasi desa agar mampu berperan sebagai agregator hasil panen sekaligus mitra distribusi. Skema ini diharapkan meningkatkan nilai tambah di tingkat lokal.
Secara makro, program ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pertanian. Dengan meningkatnya produksi dalam negeri, kebutuhan industri dapat dipenuhi dari petani lokal.
Lebih jauh, pengembangan kacang tanah terintegrasi diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja di pedesaan, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi turunan seperti pengolahan dan distribusi.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan petani, Ciamis optimistis mampu menata masa depan pertanian yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan.
Kacang tanah bukan sekadar komoditas, tetapi menjadi simbol transformasi ekonomi desa dari lahan pertanian menuju pasar nasional yang membuka harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat Ciamis. (Nay Sunarti)
