Dejurnal.com, Bandung – Pembangunan Alun-alun Margaasih sudah diplot masuk anggaran tahun 2021, namun seiring dengan pandemi Covid-19, kebijakan Kabupaten Bandung melalui Disperkimtan, sementara anggarannya direkofusing. Jadi rencana tahun 2021 tidak terrealisasi.
Masalah ini diungkap anggota DPRD Kabupaten Bandung , H. Uya Mulyana seusai monitoring Musrenbang tingkat Kecamatan Margaasih yang di gelar di aula kecamatan tersebut, Senin (5/2/2024).
“Selain memperbanyak program pelatihan keterampilan bagi masyarakat dan pembangunan insfrastruktur, diharapkan pembangunan Alun-alun Margaasih masuk juga dalam Musrenbang kali ini, sehingga Alun-alun tersebut bisa segera teewujud,” kata legislator PKB, pituing Desa Rahayu Kecamatan Margaasih ini.
Menurut H.Uya, perencanaan pembangunan harus betul-betul mendapat perhatian, karena keberhasilan tergantung kepada baik tidaknya perencanaan yang dibuat pada Musrenbang
“Sebaik apa pun sebuah program pembangunan tanpa perencanaan yang matang saya yakin kita tidak akan barhasil. Untuk itu, saya pesan sebaik-baiknyalah bapa ibu sekalian merencanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing, ” kata H. Uya.
Sistem perencanaan pembangunan, kata H. Uya mencakup 4 pendekatan, dalam rangkaian perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang meliputi pendekatan temperatif, pendekatan parsipatif, pendekatan politik, dan pendekatan atas bawah dan bawah atas . (top-down dan botton-up).
“Pendekatan politik, dalam hal ini kami DPRD atau legislatif punya kepentingan politik, bupati atau eksekutif juga memiliki kepetingan politik. Pak Bupati punya program den kami pun legislatif punya program dari ajuan masyarakat. Tapi prioritas yang diajukan oleh masyarakat pada akhirnya kembali pada anggota legislatif. Program kami itu hasil menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui reses,” pungkasnya.***Sopandi
