Minggu, 19 Mei 2024
BerandadeNewsRibuan Buruh Mayoritas Kaum Perempuan Garut Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

Ribuan Buruh Mayoritas Kaum Perempuan Garut Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

Dejurnal.com, Garut – Ribuan buruh yang mayoritas kaum perempuan di Kabupaten Garut berunjuk rasa tolak kenaikan harga BBM dan Omnibus Law, Selasa (13/9/2022).

Mereka meneriakan yel yel tolak kenaikkan BBM serta menuntut agar Undang Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law yang dinilai banyak menyengsarakan kaum buruh dan rakyat secara umum itu dicabut.

Para pengunjuk rasa dengan mayoritas berbabu merah ini memusatkan aksi mereka di depan gedung DPRD Garut Jalan Patriot Kecamatan Tarogong Kidul.

Selain secara bergiliran berorasi, pengunjuk rasa pun mngacungkan poster bertuliskan protes terhadap kondisi ketidakadilan akibat naiknya harga BBM. Sebagian lain memasangkan baliho bertuliskan tuntutan mereka terhadap Pemerintah tepat pada pintu gerbang DPRD Garut.

Mereka juga memblokir kawasan ruas Jalan Patriot tepat depan gedung DPRD Garut sehingga tak bisa dilintasi kendaraan dari kedua arah. Dua kendaraan roda empat, masing-masing diparkirkan melintang menutupi badan jalan mengapit kendaraan roda empat yang merupakan kendaraan komando para pendemo.

Selain tuntutan yang disampaikan yakni menolak kenaikan harga BBM serta meminta harga BBM diturunkan dan meminta Omnibus Law dicabut, merekapun menuntut kenaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) minimal sebesar 25 persen.
Ini tulisan poster yang mereka acungkan “stop pemutusan hubungan kerja (PHK), union busting, serta kriminalisasi terhadap pengurus dan anggota serikat buruh; dan menuntut dilaksanakannya hak buruh perempuan, pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat”.

Mereka juga menegaskan agar pemanfaatan tanah dan air benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.

Para pengunjuk rasa juga beberapa kali mengemukakan kekesalan dan penyesalannya terhadap anggota DPR termasuk DPRD Garut yang terkesan hanya butuh suara rakyat ketika berkampanye pada Pemilu namun diam berpangku tangan ketika rakyat membutuhkan perhatian mereka.

“DPRD hanya diam terhadap berbagai kebijakan Pemerintah yang menyengsarakan rakyat”.

“Waktu Pemilu, mereka mengemis-ngemis. Tapi sekarang hanya diam. Mana perhatian mereka terhadap buruh dan rakyat ?,” kata Ondin salah seorang pengunjuk rasa.

Sejumlah pnegunjuk rasa menyebutkan, kenaikan harga BBM sekarang semakin membuat rakyat sengsara. Sedangkan upah kerja yang mereka terima sama sekali jauh dari mencukupi kebutuhan hidup.

Disebutkan Ondin, UMK tahun kemarin hanya naik Rp14 ribu. Padahal harga barang-barang terus naik, apalagi sekarang setelah harga BBM naik.

Tepat pukul 15.30, para pengunjuk rasa pun membubarkan diri setelah berorasi.***Red

Anda bisa mengakses berita di Google News

Baca Juga

JANGAN LEWATKAN

TERPOPULER

TERKINI